Dimungkinkan Naik Saat Harga BBM Naik

BATAM, batamtoday - Program pemerintah Provinsi Kepri untuk menyejahterahkan karyawan dengan pengadaan bus angkutan karyawan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam tidak tepat sasaran atau salah guna. Pasalnya pengadaan bus karyawan yang menggunakan BBM solar bersubsidi ini dulunya dikelola oleh Dishub Batam, namun sekarang sudah berpindah ke pihak ketiga. Sehingga, tarif angkutan yang dipatok terhadap karyawan menjadi tinggi agar pihak pengelola mendapat keuntungan. 

Informasi yang dihimpun batamtoday di lapangan, terdapat tujuh bus besar dengan kapasitas 55 orang penumpang yang beroperasi di kawasan Mukakuning mengangkut karyawan dari perusahaan di kawasan Batamindo dan sekitarnya. 

Tarif angkutan yang harus dibayar karyawan berlangganan bulanan untuk tujuan Seibeduk sebesar Rp90 ribu. Dimana sesuai dengan program pengadaannya, untuk meringankan beban karyawan lantaran Bus tersebut menggunakan BBM subsidi yang mana ditanggung oleh Pemko Batam. Hal ini memang sempat berlangsung dalam tahun pertama, namun semenjak 2009 lalu pengelola sudah berpindah tangan dari Dishub Batam ke pihak ketiga. 

"Bus besar kapasitas 55 orang penumpang dikelola oleh PT Trans Batam Sarana. Sementara, bus kecil kapasitas 21 orang penumpang dikelola PT Damka Unrico," papar Syahrul, salah seorang sopir bus karyawan jurusan Mukakuning-Seibeduk. 

Perpindahan pengelolaan bus ini, otomatis membebani karyawan dalam arti pengguna. Pihak ketiga tentu tak mau dirugikan lantaran BBM subsidi yang seharusnya ditanggung oleh Pemko Batam sekarang ditanggung oleh pihak pengelola. 

"Wajarlah mas tarif dipatok. Pengelola kan tak mau rugi," katanya. 

Beberapa karyawan yang tinggal di daerah Seibeduk mengaku, harus membayar sebesar Rp90 ribu per orang setiap bulan untuk yang berlangganan dengan bus pemerintah tersebut. 

"Kalau pengadaannya saya kurang paham mas, dulu sih sempat gratis pada awal-awalnya, sesudah itu bayar. Sekarang harus bayar Rp90 ribu per bulan, sementara penumpang biasa Mukakuning-Seibeduk hanya bayar Rp3 ribu per sekali jalan," terang Merli, karyawan salah satu perusahaan di kawasan Batamindo yang tinggal di daerah Sebeduk. 

Selain itu, beberapa perusahaan yang sebahagian karyawannya diangkut oleh bus tersebut juga mengeluh lantaran pengelola menekan harga BBM subsidi terhadap perusahaan.

"Sekarang harga BBM mau naik, tarifnya juga sudah pasti naik. Katanya program kesejahteraan bagi karyawan hasilnya tetap seperti ini. Program itu dikemanakan?," ujar Rinaldi, karyawan lain. 

Selain penunjang kesejahteraan karyawan, pengadaan bus ini juga untuk mengatasi kenaikan harga BBM pada tahun sebelumnya. Dimana karyawan tidak terbebani dengan tarif angkot, dengan memberikan BBM bersubsidi yang ditanggung oleh Pemko Batam. 

Namun, kenyataan sekarang jauh berbeda. Bus yang katanya sebagai penunjang kesejahteraan karyawan ini sudah sama dengan angkutan umum lainnya. Hal ini juga berimbas terhadap pengusaha jasa angkutan umum, karena bus tersebut juga mengangkut penumpang umum, sehingga pendapatan pengusaha jasa angkutan menurun drastis. 

"Pendapatan kami jadi berkurang lah pak. Bus ini bukan hanya membawa karyawan yang langganan, penumpang umum juga dibawa," kata Simatupang, pemilik mobil angkutan penumpang yang beroperasi di kawasan Mukakuning.