Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Panglima TNI dan Kapolri Pantau Langsung 22 Pulau Terluar di Bagian Barat Indonesia
Oleh : Putra Gema
Sabtu | 27-07-2019 | 12:17 WIB
hadi-tito-nipah.jpg Honda-Batam
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat kunjungan di Pulau Nipah, Sabtu (27/7/2019). (Foto: Putra Gema)

BATAMTODAY.COM, Batam - Ratusan prajurit TNI-Polri melakukan persiapan kunjungan kerja Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri, Jendral Tito Karnavian di pulau terdepan Indonesia bagian Barat.

Kehadiran dua jenderal bintan empat ini nantinya akan memantau langsung 22 pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Singapura-Malaysia. Setelah itu akan mengunjungi Pulau Nipah, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Provinsi Kepulauan Riau pada Pukul 10.00 WIB.

"Saat ini kita melakukan persiapan terlebih dulu untuk menyambut Kapolri dan juga Panglima TNI," kata Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki, Sabtu (27/7/2019) pagi.

Selain meninjau 22 pulau terdepan, nantinya Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri, Jendral Tito Karnavian akan melakukan penanaman pohon di Pulau Canangan mantan Presiden RI, Megawati Soekarno Putri ini.

"Setelah melaksanakan pemantauan pulau terdepan, kegiatan dilanjutkan ke Mapolda Kepri," ungkapnya.

Latar belakang Pulau Nipah sendiri, pada tahun 2004, mantan Presiden RI, Megawati Soekarno Putri melakukan kunjungan dan langsung mencanangkan dimulainya kegiatan konservasi.

Dalam pelaksanaan konservasi ini, Pulau Nipah pun dikembangkan dan direklamasi dengan total luas keseluruhan 44 Hektar.

Tujuannya, agar ukuran pulau ini yang awalnya relatif kecil menjadikannya sangat sensitif terhadap perubahan cuaca, dapat diminimalisir.

Pelaksanaan konservasi ini karena Pulau Nipah terdapat titik dasar (bench mark) dengan kode TD 190 dan TD 190 A yang berfungsi sebagai acuan penetapan median line pada perjanjian perbatasan Indonesia - Singapura.

Upaya mempertahankan eksistensi Pulau Nipah adalah langkah konkrit pemerintah dan selanjutnya perlu dilakukan aktivitas dalam rangka memperkuat justifikasi kepemilikan Indonesia terhadap pulau ini.

Editor: Gokli