BATAMTODAY.COM, Batam - Menanggapi keinginan berapa orang pemilik kios liar di sepanjang Simpang Mandalay tentang uang paku (dispensasi) penggusuran. Camat Sagulung, Reza Khadafi mengatakan bahwa pemerintah tidak memungkin memberi ganti rugi lahan milik pemerintah sendiri.

Secara fakta yang terdapat di lapangan, Reza mengatakan, pemerintah telah membiarkan pemilik kios liar di Simpang Mandalay tersebut mencari nafkah selama kurun waktu 10 tahun belakangan, dan ketika pemerintah meminta kembali lahan tersebut, seharusnya warga bisa memahaminya.

"Kita telah berikan kesempatan yang cukup panjang kepada mereka untuk mencari nafkah di sana, berusaha di sana, dan memenuhi kehidupan ekonomi di sana," ujar Reza, selepas menghadiri undangan kegiatan kerja sama Lapas, Camat dan Polsek Sagulung (LCP), di Lapas Kelas IIA Barelang, Batam, Kamis (26/7/2019) kemarin.

• Baca: Penertiban Kios Liar di Simpang Mandalay sudah Sesuai Prosedur

Lanjutnya, pasca 10 tahun itu, saatnya lahan yang dijadikan kios liar oleh warga di sana dibutuhkan oleh pemerintah untuk kepentingan bersama, yakni melaksanakan program pengembangan jalan dan saluran drainase. Karena selama ini menciptakan persoalan macet dan banjir di area tak jauh dari Simpang Mandalay.

"Ini untuk kepentingan masyarakat Sagulung yang jumlahnya 200 ribu jiwa. Jadi 88 warga (pemilik kios) ini, semoga memahami juga pelaksanaan ini," harap Reza.

Selaku kepala pemerintahan di lingkup Kecamatan Sagulung, Reza memahami bahwa pasti akan ada warga terkena dampak penggusuran yang akan kesal, tetapi menurutnya pemerintah juga memiliki program yang tidak bisa ditangguhkan.

"Mudah-mudahan selepas hal ini, warga bisa melacak lokasi-lokasi baru yang lebih resmi, sebagai tempat mereka membuat usaha agar mencari usaha dan lainnya tidak terganggu lagi," pungkasnya Reza kepada BATAMTODAY.COM.

Editor: Surya