BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sejumlah warga Kota Tanjungpinang mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA-SMK tahap II.

Dengan dibukanya PPDB tahap II, para orangtua calon siswa berharap anak-anak mereka tertampung di sekolah negeri, setelah sebelumnya menjadi korban sistem zonasi.

"Peluang anak saya masih ada setelah ditolak sistem sebelumnya," kata Sri, salah seorang warga Kecamatan Tanjungpinang Timur, Senin (8/7/2019), seperti dikutip situs resmi Diskominfo Kepri.

Hal senada dikatakan Roni, warga Kecamatan Bukit Bestari. Ia berharap pada penerimaan siswa baru jenjang SMAN tidak menimbulkan permasalahan.

"Sekolah favorit hanya sedikit, peluang kebanyakan di sekolah lainnya," ujarnya, yang ingin mendaftarkan putrinya di SMAN 1 Tanjungpinang.

• Baca juga: Temui Orangtua Siswa, Nurdin Jamin Keadilan PPDB untuk Masyarakat

Disdik Kepri menjawab permasalahan yang terjadi dalam PPDP di Kota Tanjungpinang. Solusi yang sudah ditetapkan setelah banyak warga yang mengeluhkan putra-putrinya ditolak sistem PPDP tingkat SMAN yang menggunakan sistem zonasi yakni membuka gelombang kedua, yang diumumkan di laman provinsikepri.siap-ppdb.com.

Untuk zonasi Kota Tanjungpinang sendiri, SMAN 1 buka kuota untuk 9 orang, SMAN 2 sebanyak 6 siswa, SMAN 3 terima 278 siswa, SMAN 4 terima 60 siswa, SMAN 5 untuk 113 siswa, SMAN 6 sebanyak 65 siswa lagi, dan terakhir SMAN 7 menerima 64 siswa lagi.

Pembukaan dilakukan mulai Selasa selama dua hari.

Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kepri, Iskandarsyah mengapresiasinya. Solusi yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pemerintah seharusnya memiliki desain untuk mengatasi permasalahan tahunan ini. "Data terkait berapa jumlah pelajar yang akan masuk sekolah setiap tahun harus dimiliki, dan dicari solusinya sebelum menimbulkan permasalahan," katanya.

Dari data itu, menurut dia, dapat diketahui kebijakan atau langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah, apakah penambahan jumlah kelas, jumlah kursi atau jumlah sekolah.

"Permasalahan ini sangat sederhana, yang seharusnya dapat diselesaikan segera," katanya.

Editor: Gokli