BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar paripurna penyampaian laporan hasil reses di Gedung DPRD, Pulau Dompak, Senin (1/7/2019).

Dalam laporan hasil reses dari tujuh daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kepri, para anggota menemukan sejumlah masalah. Mulai dari kebutuhan dasar air, listrik, pendidikan, kesehatan, pembangunan hingga perekonomian.

Juru bicara dapil II Bintan-Lingga, Hanafi Ekra menyampaikan, dalam masa reses beberapa waktu lalu pihaknya mendapatkan sejumlah keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov Kepri diminta meningkatkan perekonomian di pedesaan dengan memperbanyak program padat karya.

"Seperti membuat pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat menengah kebahwa memiliki bekal untuk membuat sesuatu dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov Kepri juga perlu melakukan koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten/kota dan pusat dalam perencanaan pembangunan. Karena, banyak kewenangan yang menjadi dimiliki Provinsi belum digunakan secara maksimal.

"Lalu, kesejahteraan guru honorer juga diharapkan diringkatkan," katanya.

Sementara itu, juru bicara anggota DPRD dapil III Karimun mengatakan, permasalahan pendidikan dan kemaritiman tersebut memang menjadi permasalahan secara umum di masing-masing wilayah Kepri. Namun, pihaknya meminta Pemprov Kepri lebih menitikberatkan kepada peningkatan kemampuan para nelayan.

"Pemprov Kepri dapat meningkatkan kemampuan nelayan memberikan pelatihan," tukasnya.

Disamping itu, lanjutnya, menyorot pada bidang kesehatan. Seperti yang kasus di salah satu rumah sakit Karimun beberapa waktu terakhir. Untuk itu, Pemprov diminta mengadakan kekurangan alat kesehatan yang dibutuhkan.

Selanjutnya, juru bicara dapil VI Kota Batam (Nongsa), Ririn Warsiti mengatak, pihaknya menyoroti persoalan listrik yang tidak merata di kawasan pesisir. Dimana, masih banyak daerah yang hanya menadapatkan jatah listrik selama 4,7 sampai 12 jam sehari.

"Masyarakat pesisir sulit listrik, air bersih, sekolah, transportasi laut, serta akses jalan," katanya.

Permasalahan pesisir di Batam juga dirasakan oleh Dapil Natuna-Anambas. Menurut Wan Nurman Edi, salah satu anggota DPRD Kepri Dapil tersebut, juga masih banyak ditemui di pulau-pulau Anambas-Natuna yang belum menikmati listrik secara optimal.

Selain itu, dirinya juga meminta Pemprov Kepri menyelesaikan pembangunan jalan sepanjang 30 kilometer yang menghubungkan Natuna-Kelarik.

"Saya tidak mau menyamapikan banyak laporan. Karena, dari tahun ke tahun itu itu saja yang disampaikan namun tidak direalisasikan," tuturnya.

Editor: Yudha