BATAM, batamtoday - Apindo Kepulauan Riau mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM yang dinilai akan bermanfaat untuk menekan penyelundupan serta insentif pembangunan dan pengentasan kemiskinan di daerah. 

IR Cahya, Ketua Apindo Kepri , mengungkapkan, pihaknya sudah menentukan sikap atas rencana penaikan harga BBM bersubsidi yang akan diberlakukan pemerintah.

"Kami setuju dengan kenaikan harga BBM,” ujar Cahya yang mengatakan kalau selama ini banyak pihak menuding pengusaha ikut menikmati subsidi BBM, Jumat (16/3/2012).

Padahal, Cahya menambahkan, penggunaan BBM bersubsidi oleh pengusaha bukan digunakan untuk usaha atau industrinya melainkan oleh pengusaha nakal yang melakukan penyimpangan. Dimana ditemukan banyaknya kasus penyelundupan atau penimbunan BBM bersubsidi, termasuk di Kepulauan Riau, oleh para pengusaha nakal tersebut. 

“Banyak negara, BBM tidak lagi diberi subsidi,” ujarnya. 

Menurut dia, akan lebih baik jika subsidi BBM digunakan untuk membiayai program-program pengembangan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. 

Dia mengakui, kenaikan harga BBM memang akan berdampak kepada harga sembako dan tarif. 

Namun demikian, dia meyakini pemerintah sudah menyiapkan kebijakan untuk mengantisipasi dampak negatif kenaikan harga BBM. 

Karena itu kalaupun terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan ikutan kepada harga sembako tidak akan terlalu signifikan. 

Terlebih di Kepri, PT PLN Batam sendiri sudah menyampaikan ke Apindo tidak akan menaikkan tarif listrik industri. 

“PLN Batam sudah menjamin tidak ada kenaikan tarif bisnis,” katanya. 

Namun demikian, lanjut dia, pemerintah juga harus memastikan anggaran yang bisa dihemat dengan pengurangan subsidi tersebut benar-benar sampai ke masyarakat miskin. 

“Kalau bisa tidak boleh ada subsidi BBM lagi,” sambungnya. 

Dari penghitungan Apindo, penghematan anggaran negara yang diperoleh melalui pengurangan subsidi yang direncanakan pemerintah bisa untuk memberikan insentif guna pembangunan infrastruktur dan pengetasan kemiskinan masing-masing sekitar Rp100 miliar per daerah. 

“Masak sih Rp100 miliar itu tidak bisa membantu masyarakat? Daripada uang subsidi masuk kemana-mana dan BBM bersubsidi diselewengkan kemana-mana,” ujar Cahya.