BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mantan Ketua Komisi pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mendukung KPU untuk melawan perusak demokrasi pemilu 2019 ini. Apalagi serangan kepada KPU di pemilu 2019 ini sangat berat dan dilakukan secara sitematis.

"Upaya delegitimasi paling mutakhir adalah informasi yang diviralkan video 'penggerebekan' pencoblosan surat suara illegal yang seolah-olah untuk memenangkan pasangan 01 dan caleg DPR RI dari Partai NasDem oleh timses 02 di sebuah ruko di Selangor Malaysia," demikian Juri di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Meski banyak kejanggalan yang dapat dilihat dari video tersebut dan belum ada investigasi secara mendalam dari pihak-pihak terkait, tapi masyarakat kata Juri, sudah digiring untuk mempersepsi bahwa KPU sudah melakukan kecurangan.

Sebelumnya terkait dengan informasi yang juga diviralkan adanya 7 kontainer berisi 70 juta surat suara dari China yang telah tercoblos, video pencoblosan dini di Medan yang diframing sebagai kecurangan. Padahal peristiwa yang divralkan itu adalah kejadian pilkada Medan tahun 2015.

Kini juga muncul akun di medsos yang mengaku mendapatkan informasi pentig tentang kecurangan pemilu 2014 yang disimpan dalam flashdisk alm Husni Kamil Manik Ketua KPU saat itu

Menurut Juri, serangan pada KPU kali menyambung serangkaian peristiwa sebelumnya yang mengarah pada serangan serius dan berbahaya sebagai upaya sistemik mendelegiitiasi penyelenggara pemilu. Seperti pem-bully-an kepada KPU saat memutuskan menggunakan kotak suara yang terbuat dari bahan karton kedap air dengan dikatakan 'kota suara kardus'.

Padahal kotak serupa sudah dipkai sejak Pemilu 2014 dan berlanjut pada Pilkada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. KPU juga diserang Amien Rais yang mengkampanyekan 'people power' jika terjadi kecurangan. Pemilu saja belum berlanmgsung, bagaimana Amin Rais tahu ada kecurangan-kecurangan?

Tuduhan selanjutnya yaitu video yang penjelasan tim 02 yang mengklaim bahwa KPU sudah menyeting server KPU dengan mematok kemenangan pasangan #01 sebesar 57 persen.

"Mereka lupa atau pura-pura tidak tahu bahwa hasil resmi yang akan menjadi dasar KPU menetapkan hasil pemilu adalah Hasil yang dihitung secara 'manual dan berjenjang/bertingkat', disaksikan semua pihak dan pindai (scan) dan diupload form C1, sebuah formulir perolehan suara paling otentik," kata Juri.

Lagi, muncul sekelompok orang yang menamakan dirinya Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas (BMPPAB), yang mengklaim telah menemukan sebanyak 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah.

Yakni data pemilih yang dianggap janggal dan tidak wajar, yakni 17,5 juga pemilih dengan tanggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember, dan viralnya informasi hasil penghitungan suara di luar negeri (LN) dengan kemenangan mutlak pasangan 02 baru-bari ini menambah kesesatan informasi.

"Informasi itu menyesatkan, karena pemungutan suara saja belum sebagaian saja dilaksanakan dari 130 negara perwakilan. Sementara penghitungan suara, baru akan dihutung secara serentak dengan pemilu di dalam negeri tanggal 17 April 2019," jelas Juri lagi.

Karena itu Juri menghimbau masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu untuk berkerja professional, terbuka dan mandiri serta melawan sekelompok orang yang akan merusak proses pemilu ini.

"Semata-mata demi pemilu yang berkualitas sebagai prestasi bangsa," pungkasnya.

Editor: Surya