JAKARTA,batamtoday-Pemerintah dinilai kurang memperhatikan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Padahal, untuk menghadapi tantangan ke depan, pemerintah harus memiliki desain kebijakan yang mampu membangun keluarga berkarakter.

Menurut data yang dirilis Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, angka perceraian di Indonesia cukup tinggi. Pada tahun 2010 angka perceraian di Indonesia sebanyak 285.184 kasus. Dan pada tahun 2012, jumlah penduduk Indonesia yang menikah sebanyak 2 juta orang, sementara 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian.

"Ini akibat pemerintah kurang memperhatikan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Padahal untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat, setiap keluarga harus memiliki ketahanan yang kokoh," kata Herlini Amran kepada batamtoday di Jakarta, Kamis (08/03).

Herlini mengatakan, BKKBN harus fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga sehingga ketahanan keluarga semakin meningkat dengan memprioritaskan program-program yang terkait dengan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, seperti: bina keluarga balita (BKB), bina keluara remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan Kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluara Sejahtera (UPPKS).

"Jangan sampai, Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 241 juta jiwa hanya menjadi  pangsa pasar bagi negara-negara lain, permasalahan ini harus segera diselesaikan secara lintas sektoral lembaga," ujarnya

Selain BKKBN Herlini juga medesak Kemendiknas dan Kemendepag harus  juga harus mendukung membuat kurikulum Program Ketahanan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan memasukkan dalam kurikulum pelajar. "Program ini harus menjadi program unggulan Kementrian dalam melahirkan generasi yang berkarakter," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, terkait Kekerasan terhadap perempuan yang terus terjadi sepanjang 2011. Dalam catatan Komnas Perempuan terjadi kasus kekerasan sebanyak 119.107 kasus, 1.398 di antaranya merupakan pemerkosaan istri oleh suaminya.

Pemerintah harus segera memiliki desain kebijakan yang mampu membangun Keluarga yang berkarakter karena tujuan besar bahtera rumah tangga adalah melahirkan generasi pemimpin bangsa dari keluarga yang bahagia. Intinya, sosialisasi ketahanan keluarga harus lebih besar mendapat perhatian.

"Untuk itu, saya mengusulkan perlunya kursus pranikah bagi pasangan yang akan
menikah," pungkasnya.

Hal ini, kata Herlini, sejalan dengan Undang-Undang No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

"Sedangkan pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat," ujarnya.