Paripurna Penyerahan LKPJ Pemprov Kepri

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepri menyatakan akan membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD, untuk membahas laporan LKPJ APBD 2018 Pemerintah Provinsi Kepri.

Pembentukan Tim Pansus DPRD untuk membahas LKPJ APBD Provinsi Kepri 2018 itu, diputuskan Wakil Ketua DPRD Kepri Husnizar Hood, dalam sidang Paripurna usai mendengar pidato pengantar gubernur dalam penyampaian LKPJ APBD 2018 di DPRD Kepri, Senin (25/3/2019).

Husnizar Hood mengatakan, pembahasan LKPJ APBD 2018 Gubernur Kepri akan segera dilakukan di internal DPRD Kepri.

"Untuk membahas LKPJ APBD 2018 Pemerintah Provinsi Kepri ini, diminta pada seluruh ketua Fraksi DPRD, agar segera mengirimkan nama-sana anggota fraksinya, untuk ditetapkan masuk ke dalam Pansus DPRD," ujar Husnizar Hood.

Dalam pidato pengentar LKPJ APBD Kepri 2018, Gubernur Nurdin Basirun menyatakan, pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepri 2018 yang dianggarkan Rp 3,5 triliun, terealisasi Rp 3,4 triliun lebih atau sekitar 98,9 persen dari target yang ditetapkan.

Dengan realisasi itu, Provinsi Kepri menyatakan juga telah melaksanakan sejumlah indikator program pembangunan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana kerja, sesuai rencana program pemerintah atas sejumlah program RPJMD 2016-2021 yang ditetapkan pada APBD 2018.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dalam pidato pengantarnya pada penyampaian Ranperda Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD 2018, dalam sidang paripurna DPRD Kepri, Senin (25/3/2019).

Sidang yang dipimpian Wakil Ketua DPRD Kepri Husnizar Hood itu, juga diikuti sekitar 20 orang anggota DPRD Kepri.

Dalam laporanya Nurdin melanjutkan, Dari Rp 3,4 triliun lebih atau 98,9 persen target yang dicapai terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya ditargetkan Rp 1,1 triliun lebih, teralisasi Rp 1,2 triliun atau 106 persen dari target yang ditetapkan.

"Dana perimbangan tercapai Rp 2,4 triliun atau 94,5 persen dari yang ditargetkan. Pendapatan lain-lain yang sah, ditargetkan Rp 1,2 milyar sebelumnya, teralisasi Rp 1,2 miliar lebih," sebutnya.

Pada sektor perbelanjaan daerah, dari target Rp 3,5 triliun teralisasi hanya Rp 3,4 triliun lebih atau 95,4 persen. Belanja tersebut terdiri dari, belanja tidak langsung yang ditargetkan Rp 1,5 triliun lebih, teralisasi Rp 1,4 trilun atau 98,0 persen.

"Sedangkan Belanja langsung yang sebelumnya ditarget Rp 2,07 triliun, teralisasi sebesar Rp 1,9 triliun atau 93,61 persen. Sedangkan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, ditargetkan Rp 39,4 miliar dan teralisasi 100 persen," jelasnya.

Atas realisasi sejumlah anggaran itu, indikator program kerja pemerintah Kepri atas RPJMD 2016-2021 pada 2018 yang sebelumnya ditargetkan 330 indikator dari 39 indikator terbesar, 100 Indiokator capaian sangat tingggi, selebihnya mencapai indiokator tinggi dan 6 indikator berstatus sedang. Sedangkan 3 indikartor berstatus rendah.

Editor: Chandra