Presiden Banyak Dibohongin Mabes Polri

Jakarta, batamtoday - Kapolri Jendral Timur Pradopo harus lapor kepada Presiden dan DPR tentang situasi faktual di Mabes Polri sehingga mengapa pengungkapan kasus mafia hukum dan mafia pajak berhenti pada aktor-aktor kelas teri.

Demikian dikatakan Penasihat Indonesian Police Watch (IPW), Johnson Panjaitan kepada batamtoday, Senin 24 Januari 2011 per telepon, terkait  Rapat Kordinasi antara Kapolri dengan  Komisi III DPR RI hari ini.

"Pak Timur harus sampaikan apa adanya di DPR. Dan kemudian lapor kepada Presiden. Presiden itu banyak dibohongin Mabes Polri," kata Johnson.

Johnson lalu menjelaskan, program SBY-Boediono kan pemberantasan mafia hukum, lalu dibuat Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, hasilnya kan terungkap kasus Gayus.

"Tetapi kenapa berhenti sampai pada Gayus saja. Dirjen Pajak dan para Direktur di Dirjen Pajak tidak diperiksa. Kenapa?" kata Johnson.

"Lalu mengapa pak Susno yang mengungkap kasus Gayus malah ditahan Mabes Polri, tanpa kita tahu  mau diapakan kasusnya," kata Johnson bertanya.

Johnson mengatakan dirinya menunggu, apa yang akan dikatakan Kapolri Timur Pradopo dalam Rapat Kordinasi dengan Komisi III DPR siang ini, Senin 24 Januari 2011.

"Saya berharap, selain melaporkan progres kerja 100 hari Kapolri, pak Timur juga menyampaikan hambatan faktual yang dihadapinya dalam mengungkap kasus mafia hukum di institusinya sendiri," kata Johnson.

Menurut Johnson, mantan Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri harus dimintai keterangan, karena dia adalah pihak yang paling bertanggungjawab, sehingga kasus ini jadi seperti 'dibonsai'.

"Pak Timur itu bukan orang Mabes. Jadi dia dikepung oleh orang-orang lama di Mabes, baik itu yang berseragam Polisi maupun para PNS yang bertugas disana," kata Johnson,

"Para PNS di Mabes Polri juga harus diwaspadai, apalagi mereka yang sudah lama bertugas disana. Indikasi mereka sangat kuat terlibat dalam mafia hukum di Mabes Polri," tegas Johnson.