Rakor DAK Fisik dan Dana Desa 2019

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kanwil Perbendaharaan Negara dan Pemerintah Provinsi Kepri mengharapkan Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) segera dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan untuk menggerakan ekonomi di desa dan daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah mengatakan, dengan terlaksananya pemanfaatan dana DAK dan dana desa, akan berdampak pada peningkatan pembangunan, serta menjadi penggerak iklim investasi, industri, perdagangan serta perekonomi masyarakat.

"Saya berharap dana DAK Fisik dan Dana Desa ini tidak berlama-lama parkir atau mandeg di Kas Daerah, dan sebaiknya, sesegera mungkin dapat dilaksanakan dan direalisasikan untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Desa dan sebagai penggerak roda perekonomian," ujar Arif Fadillah dalam sambutanya pada Rapat Koordinasi DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019 di Tanjungpinang, Kamis (31/1/2019).

Arif menjelaskan, DAK Fisik dan Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah pusat ke daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan pembangunan daerah. Hingga saat ini, alokasi dana dari tersebut alami peningkatan dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, Tambah Arif, dengan SDM yang ada, dituntut kesiapan seluruh pemangku kepentingan di jajaran Pemerintah Daerah dan Desa, dalam melaksanakan program kegiatan yang direncanakan, untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kepulauan Riau.

"DAK Fisik dan Dana Desa ini harus benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh kita. Ini dananya sudah ada dari Pemerintah Pusat, sekarang bagaimana caranya agar dana ini segera dicairkan, dibelanjakan dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kepri secara keseluruhan," jelas Arif.

Pada kesempatan itu, Arif juga mengucapkan terimakasih kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, yang telah menyelenggarakan Rakor sebagai upaya konsolidasi dan koordinasi awal dalam pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019.

"Kami juga memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota, atas capaian kinerja dari sisi penyaluran di Tahun 2018. Kiranya hal ini dapat menjadi pendorong bagi pemda lainya untuk berkinerja lebih baik lagi di 2019 ini," ujarnya.

Kepada Bupati dan Kepala desa serta undangan yang hadir, Arif juga menyatakan harapanya, dengan rakor yang dilaksanakan, akan meningkatkan pelaksanaan dan penggunaan DAK Fisik dan Dana Desa lebih baik, berkualitas, transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.

Sementara itu Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Heru Pudyo Nugroho mengatakan, Tahun 2019 ini merupakan tahun ke III penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui kantor KPPN seluruh Indonesia.

Pada 2018 lalu, Heru mrngakui, masih banyak kendala yang belum terantisipasi dengan baik karena adanya perubahan beberapa kebijakan dalam rangka penyempuraan.

"Dengan adanya Rakor di awal tahun ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019 dengan dapat mengantisipasi dan menyempurnakan kendala dan hambatan pada Tahun 2018 yang lalu," harapnya.

Lebih lanjut Heru mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan apresiasi sebagai penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Terbaik 2018 Se-Indonesia dari Kementerian Keuangan RI.

"Penghargaan yang kita dapatkan ini tidak lepas dari koordinasi dan sinergi yang baik serta intens dengan semua stakeholder yang terkait," ucap Heru.

Dalam rakor tersenut, juga dilakukan penyerahan penghargaan kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Terbaik 2018 dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, dengan daerah penyaluran DAK Fisik terbaik diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Peringkat ke II diterima oleh Pemkab Natuna, dan Peringkat III didapatkan Pemkab Lingga.

Sementara itu penghargaan kinerja penyaluran Dana Desa Terbaik 2018, untuk peringkat I diraih oleh Pemkab Natuna, diikuti Pemkab Bintan pada Peringkat ke II, dan Pemkab Karimun pada Peringkat ke III.

Editor: Yudha