BATAMTODAY.COM, Karimun - Dugaan penyerobotan lahan milik Zainudin Ahmad alias Kepden oleh PT Island Connections Internasional (ICI) Telunas Beach Resort hingga kini belum ada titik terang penyelesaian.

Pasalnya pada saat dilakukan dialog antara kedua belah pihak yang juga disaksikan oleh perwakilan BPN Karimun, Kapolsek Moro, perwakilan Danramil, Camat Moro dan segenap unsur masyarakat sempat diwarnai ketegangan.

Namun pihak Kepden memutuskan lahan tersebut akan dikuasi dengan memasang patok kayu yang dilakukan bebarapa orang anaknya dan keluarga Kepden yang nantinya akan menjadi dasar pemagaran kawasan tersebut. Tak hanya itu, kabarnya mereka juga akan menginap di Pulau Telunas untuk beberapa hari ke depan.

Karena menurut Kepden yang juga anggota DPRD Karimun itu merasa bahwa lahan tersebut adalah miliknya. Sempat dilakukan mediasi dengan pihak PT Telunas, namun pada saat hearing yang dilaksanakan tiga kali pihak perusahaan tidak hadir sehingga memaksakan dirinya untuk kembali turun ke pulau tersebut.

"Kita sudah berusaha untuk melakukan mediasi namun nampaknya pihak dari PT Telunas tak kunjung menampakan itikad baik. Kita gelar hearing beberapa kali tak sekalipun mereka datang dengan alasan sibuk," kata Kepden, Rabu (30/1/2019).

Maka pihaknya meminta kepada anaknya untuk menguasai lahan tersebut sambil menunggu manajemen dari perusahaan untuk melakukan penuntutan dan upaya hukum jika merasa terganggu dengan adanya kegiatan tersebut.

"Saya rasa ini sudah cukup jelas bahwa ini merupakan tanah saya. Silahkan mereka mau lapor akan saya tunggu. Cuman saya berpesan kepada seluruh anggota saya jangan ada yang anarkis. Dan saya terus terang kalau ini adalah hak saya, akan saya pertahankan sampai titik darah penghabisan. Kalau saya kalah tangkap saya dan akan saya ganti kerugiannya," tegas Kepden.

Sementara itu, di tempat yang sama, Camat Moro, Ratna berharap permasalahan tersebut dapat segera berakhir. Dan meminta kepada pihak PT ICI Relunas untuk pro aktif dalam setiap dialog baik hearing di DPRD maupun mediasi di BPN karimun.

"Karena selama ini pihak perusahaan hanya mengirimkan perwakilannya, bahkan jarang hadir dalam setiap pertemuan. Sehingga mengakibatkan kebuntuan komunikasi dan berlarut hingga tidak memiliki jalan penyelesaian," kata Ratna.

Ketika dimintai tanggapan terkait permasalahan tersebut, Kuasa Hukum dari perusahaanenggan untuk berkomentar dengan alasan dirinya diberikan wewenang untuk membuat pernyataan di media.

Editor: Yudha