Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Rakor Perencanaan Program Pembangunan Kepri

Sekda Kepri Berharap Satker Lembaga dan Kementerian Bersinergi dengan Pemerintah Daerah
Oleh : Charles Sitompul
Kamis | 24-01-2019 | 19:58 WIB
Sekda-kepri-lagi.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah pimpin Rakor program rencana pembangunan Kepri. (foto: Charles).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pembangunan daerah tahun 2019 dan perencanaan pembangunan 2020, harus dilakukan Pemerintah daerah dan Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga di Kepulauan Riau secara bersinergi dan berkoordinasi.

Dengan demikian, tentunya pembangunan yang direncanakan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan baik.

Hal ini ditekankan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS. Arif Fadillah, saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) dan sinkronisasi program kegiatan tahun 2019 dan rencana program kegiatan tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepri, yang berlangsung di ruang rapat utama Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (24/01/2019).

"Sinergi dan koordinasi itu sangat penting. Pemerintah Provinsi Kepri sangat berharap, setiap pembangunan yang dilaksanakan Satker Kementerian/Lembaga di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau sejalan dan searah dengan visi dan misi pemerintah," ujar Arif.

Rakor tersebut diikuti Kepala Dinas PU dan Kepala Biro Pembangunan Kepri, Bapeda kabupaten/kota serta Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera IV dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Satker P2JN Provinsi Kepulauan Riau.

Arif juga menegaskan, Provinsi Kepri dengan karakteristik kepulauan dan laut yang membentang luas sangat membutuhkan peran semua pihak. Karena, kalau hanya mengendalkan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunanya tidak akan bisa bergerak.

Pemerintah daerah, kata dia, sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari semua pihak, baik pihak swasta maupun pemerintah pusat.

Karena untuk kemajuan Kepri, butuh banyak membangun infratruktur, seperti sekolah, jalan, jembatan, waduk untuk penyediaan ari bersih serta infrastruktur lainnya. Dan jika hanya mengandalkan APBD, maka pemerintah tidak akan sanggup karena nilainya sangat kecil.

"Oleh karena itu, dengan keberadaan satker pusat di Kepri akan sangat membantu. Agar ada sinkronisasi pembangunan di daerah, kami mengusulkan, setiap satker Kementerian dan Lembaga di Kepri dapat mengakomodir usulan dari OPD terkait, hingga kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah," tegasnya.

“Kami sangat berterima kasih atas pembangunan yang dilakukan Satker selama ini, namun ada baiknya agar sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah. Maka untuk kegiatan pembangunan kedepannya lebih lagi melibatkan pemda setempat, agar apa yang dibangun adalah benar-benar yang dibutuhkan masyarakat," usul Arif.

Sementara itu, Satuan kerja (Satker) Balai Wilayah Sungai Sumatera IV dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Satker P2JN Provinsi Kepulauan Riau, mengeluhkan permasalahan lahan yang belum dibebaskan pemerintah dan belum tetapnya Rencana Tataruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepri dan sejumlah kabupaten kota di Kepri sebagai dasar dalam memprioritaskan pengusulan dan pelaksanaan sejumlah progran pembangunan di Kepri.

Kepala Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera IV, Ismail, mengatakan, belum adanya pedoman bagi satuannya dalam melakukan pembangunan di Kepri karena belum adanya RTRW Kabupaten/Kota atau RTRW Provinsi Kepri.

"RTRW adalah pedoman kita dalam menentukan prioritas dalam pembangunan, dan hal tersebut sangat dibutuhkan dalam mengajukan melaksanakan program pembangunan,"ujarnya.

Sementara pejabat Balai Wilayah Sungai Sumatera IV dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Satker P2JN Provinsi Kepulauan Riau mengakui, permasalahan umum yang sering dihadapi dilapangan adalah terkait permasalahan lahan yang belum dibebaskan oleh pemerintah setempat.

Editor: Chandra