BATAMTODAY.COM, Karimun - Penghapusan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, membuat pihak rumah sakit dan Puskesmas di Karimun kewalahan, bahkan tidak dapat memberikan solusi.

Kepala Pusat Layanan Informasi dan Promosi RSUD M Sani, Muhammad Zulhan mengatakan, pihaknya hanya bisa menjelaskan secara baik-baik kepada para pasien yang menggunakan Jamkesda, yang artinya mereka harus mendaftar sebagai pasien umum.

"Tentu kita tetap layani seluruh pasien yang akan berobat, namun kita lebih mengedukasi pihak keluarga. Sebab saat ini juga kita juga masih menunggu solusi apa yang diberikan oleh Pemda," kata Zulhan, Selasa (15/1/2019).

Menurut Zulhan, pihaknya lebih menyarankan kepada masyarakat yang mungkin sanggup untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS mandiri. "Walaupun kelas III saja, saya sarankan bagi yang sanggup untuk mendaftarkan ke BPJS mandiri," katanya.

Ia mengatakan, untuk pasien yang berobat di RSUD M Sani, satu hari itu bisa mencapai 300 orang, dan dari jumlah tersebut hampir 90 persennya menggunakan jaminan kesehatan, baik itu Jamkesda, BPJS maupun jaminan kesehatan lainnya.

"Di mana pada pertengahan tahun lalu untuk Jamkesda ini sudah pernah disosialisasikan, dan hingga saat ini pun tidak banyak pasien yang mengeluh, namun tidak menutup kemungkinan satu atau dua orang pasti ada yang ngeluh," katanya.

Dikabarkan terkait pengotimalan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) hingga saat ini belum dapat terlaksana setelah dihapusnya Jamkesda di Karimun.

Berdasarkan Inpres nomor 8 tahun 2017, di mana Gubernur, Bupati dan Wali Kota wajib untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan JKN. Namun diketahui penyebab belum terealisasi JKN tersebut di Karimun karena jaminan kesehatan belum disahkan oleh Kemensos RI. Sementara data jumlah penduduk miskin tersebut menjadi elemen penting dalam memulai program JKN.

Editor: Gokli