Oleh: Abu Fayyadh Faza

Mobilisasi massa umat muslim dalam balutan Reuni Aksi 212 kembali akan digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2018. Ini menjadi aksi reuni kali kedua setelah pertama kali digelar 2017 lalu. Banyak pengamat mengatakan, gerakan aksi ini secara motif dan substansi sudah tidak relevan lagi.

Mengapa? Karena pada awalnya aksi 212 tersebut merupakan salah satu rangkaian aksi massa menuntut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihukum dalam kasus penistaan agama, tahun 2016 silam. Kemudian, Ahok telah dinyatakan bersalah dengan vonis dua tahun penjara. Bahkan hingga saat ini mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut masih menjalani hukuman kurungannya di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Maka jika dilihat dari semangat awal pergerakan tersebut, kemudian dilakukan kembali saat ini meski dengan embel-embel 'reuni' maka aksi tersebut menjadi tidak relevan karena apa yang dicita-citakan oleh massa saat itu sudah tercapai.

Bila ReuniAksi212 tersebut dilakukan, untuk motif apa? Beragam pertanyaan tentang Reuni Aksi 212 yang justru memunculkan pertanyaan mengenai tujuan dan motif aksi tersebut saat ini dilaksanakan kembali. Banyak pengamat mengatakan bahwa kalaupun aksi tersebut tetap dilakukan justru akan bernuansa politik, terutama terkait Pilpres 2019.

Meski dugaan ini sebenarnya sudah dibantah oleh sejumlah tokoh Persaudaraan Alumni 212 yang menggagas Reuni Aksi 212, namun beberapa fakta dan argumen menunjukkan bahwa aksi tersebut lebih kental nunsa dan motif politiknya.

Pertama, kentalnya unsur politik dalam Reuni Aksi 212 dilihat berdasarkan narasi-narasi yang dilontarkan para tokoh di dalamnya selama ini. Narasi kelompok yang menggagas Reuni Aksi 212 kerap mengkritik pemerintah yang berkuasa. Misalnya soal kriminalisasi terhadap ulama.

Kedua, tokoh-tokoh yang menggagas aksi pun didominasi oleh tokoh yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, lawan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Aksi ini digagas oleh Persaudaraan Alumni 212 yang sebelumnya terlibat dalam forum Ijtimak Ulama. Forum itu dalam keputusannya mendukung pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Sulit untuk menepis Reuni Aksi 212 tersebut tidak terkait politik. Saat ini memang kecenderungannya kalau kita lihat alumni 212 secara politik punya kepentingan politik yang berlawanan dengan pemerintahan sekarang. Artinya, sudah bisa dibaca dukungannya ke mana.

Ketiga, adanya seruan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul yang meminta seluruh kadernya hadir dalam reuni peserta aksi bela Islam 212 yang akan digelar Minggu 2 Desember 2018 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Menanggapi instruksi tersebut, banyak pihak yang menilai bahwa seruan PKS tersebut menandakan bahwa aski 212 memang ada tujuan politiknya. Semakin jelas bahwa Reuni 212 itu bermotif politik.

Keempat, adanya indikasi kuat Prabowo-Sandi akan menjadi tamu 'istimewa' dalam aksi tersebut. Hal ini setidaknya disampaikan oleh Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif yang mengaku mempertimbangkan mengundang kandidat capres-cawapres yang akan berlaga di Pemilu 2019 di acara Reuni 212. Kandidat capres-cawapres yang memiliki rekam jejak dekat dengan Alumni 212 adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bahkan menurut Slamet, saat ini PA 212 sudah membahas rencana kedatangan Prabowo-Sandiaga dengan para pimpinan ormas tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa PA 212 telah menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. Bersama mereka ormas lainnya yang mendukung pasangan nomor urut 02 yakni Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) dan Front Pembela Islam (FPI).

Dengan berbagai argument dan analisa tersebut di atas, jelaslah bahwa aksi tersebut tak lebih sekedar kumpul-kumpul untuk mengkapitalisasi isu-isu agama untuk kepentingan politik dan setiap aksi politik pastilah ada penggagas dan penggeraknya, juga motif dan tujuan politiknya. Menurut Presiden FD Roosevelt , In politics, nothing happens by accident, you can bet it was planned that way. Setiap aksi politik tidak terjado tiba-tiba, selalu ada scenario dan perencanaannya.

Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Luthfi Assyaukanie menilai bahwa diselenggarakannya Reuni 212 pada 2018 tak hanya karena masalah Ahok semata. Gerakan tersebut dilakukan karena semangat anti kepada pemerintahan Joko Widodo yang terus dipelihara. Itu akumulasi ketidaksukaan terhadap pemerintahan Joko Widodo. Ketidaksukaan tersebut muncul di sebagian massa didorong alasan keyakinan. Lebih dari itu, dia juga menilai ada kepentingan politik pragmatis yang masuk ke dalam gerakan ini.

Beberapa aktor memainkan tema-tema kepedihan. Mereka kerap mengendalikan emosi massa dengan mengangkat tema-tema kondisi masyarakat yang semakin buruk akibat dipimpin Jokowi. Misalnya, hidup makin susah, ekonomi amburadul, dan politik makin kacau.

Hal ini diakui oleh juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin yang mengakui bahwa jika Reuni 212 dilakukan untuk mengkritik Jokowi. Pasalnya, pemerintahan Jokowi saat ini kerap mengesampingkan agama dari kehidupan bernegara karena mendukung penista agama. Tak hanya itu, dia menuduh Jokowi kerap mengkriminalisasi ulama dalam empat tahun terakhir.

Dosen Filsafat Universitas Indonesia Donny Gahral Adian pun sependapat. Isu penistaan agama yang dilakukan Ahok hanyalah payung dari berbagai masalah lain yang ada sejak Jokowi dilantik sebagai presiden. Ada isu asing, pribumi-nonpribumi, dan lain sebagainya. Ada satu persenyawaan isu yang sudah hadir lama di pemerintahan Jokowi. Isu tersebut beresonansi dengan kegelisahan kelas menengah Islam perkotaan di Indonesia yang haus identitas.

Menurut Donny, gerakan 212 memberikan isu kepada kelas menengah Islam perkotaan untuk diperjuangkan Para penggerak aksi 212 pun mampu mendistribusikan identitas itu dengan narasi-narasi keagamaan dan menggugah emosi. Hanya saja, unjuk massa tahun ini diperkirakan tak sekuat pada Desember 2016 lalu. Sebab, tidak ada pemantik yang cukup besar sebagaimana kasus Ahok lalu. Peta politik tahun ini pun sudah berubah. Menurut Donny, banyak pihak yang dulu berada di kubu PA 212 telah beralih menjadi pendukung Jokowi. Bahkan, Jokowi menggaet Ma'ruf Amin, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai calon wakil presiden.

Hampir semua tokoh agama, tokoh masyarakat termasuk MUI di seluruh Indonesia menyatakan tidak perlu lagi dilaksanakan Reuniaksi212. Bahkan Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin telah mengingatkan bahwa Aksi 212 itu sudah selesai. Masalah yang diusung oleh 212 sudah selesai, karena itu tidak perlu lagi menghidup-hidupi 212. Lebih baik acara seperti ini, mengutuhkan umat, bangsa, dan mengajak mempererat persatuan.

Reuniaksi212 sesungguhnya telah kehilangan arah dan tujuan yang substansial yakni demi kedamaian dan keutuhan bangsa. Aksi ini juga telah kehilangan makna karena lebih mengutamakan kepentingan politik praktis. Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan bahwa perayaan Reuniaksi 212 telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elit politik pada 2016 silam, merupakan sebuah gerakan politik. Dengan demikian, paparnya, kontinuitas gerakan ini akan menjadi arena politik baru yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda-agenda politk formal kenegaraan.

Dia menyayangkan gerakan 212 yang menggunakan pranata dan instrumen agama, oleh banyak tokoh agama justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia. Karena itu, dia berpendapat apapun alasannya, populisme agama sesungguhnya menghilangkan rasionalitas umat dalam beragama serta menghilangkan pula rasionalitas warga dalam menjalankan hak politiknya.

Marilah umat dan masyarakat Indonesia disadarkan bahwa kedamaian, persatuan, saling menghargai dan menghormati adalah esensi agama yang hakiki. Merajut tata nilai dan perilaku anak bangsa yang baik adalah substansi perjuangan agama, bukan hanya melalui gerakan dan aksi yang selalu mengedepankan simbolisasi agama dan menguatkan politik identitas agama untuk kepentingan politik praktis dan kepentingan elit tertentu.

Kasihan masyarakat dan bangsa kita bila terus dibawa dalam lingkaran aksi dan isu agama yang tak bertepi dan tak berujung pangkal. Kita tentu berharap masyarakat dan umat tersadar, agar aksi dan gerakan ini akan terus kehilangan dukungan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai agama yang substansif dan terus menjauhi praktik politisasi identitas agama yang hanya untuk merengkuh dukungan politik sesaat.

Publik harus menyadari bahwa gerakan semacam ini membahayakan kohesi sosial bangsa yang majemuk. Dengan demikian, kecuali untuk kepentingan elit, gerakan reuni 212 sebenarnya tidak relevan menjawab tantangan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia ke depan. (*)

Penulis adalah Aktifis Gerakan Islam Damai Batam