PKP

Dewan Pers Kwatirkan Independensi Media yang Dipimpin Elit Politik
Oleh : Irawan
Jum\'at | 09-11-2018 | 08:28 WIB
dewan-pers3.jpg honda-batam
Dialektika Demokrasi 'Menjaga Independensi Media Jelang Pilpres 2019'

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Pers mengharapkan semua pekerja media untuk melapor ke Dewan Pers apabila mendapat tekanan dari pimpinan media dalam tahun politik menjelang Pemilu 2019.

Beberapa pihak mengkhawatirkan independensi media dalam menyajikan berita ke masyarakat. Mengingat banyak perusahan media yang dipimpin oleh elite politik dan memiliki kepentingan politik.

Menyikapi gejala tersebut, Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo, mengatakan, gejala tersebut memang kerap muncul disaat hajatan politik, sebab terkadang memiliki kepentingan serupa dengan elite politik.

Yoseph mengakui tidak ada larangan bagi pimpinan media untuk berpolitik. Kendati begitu, kepentingan politik tersebut ada baiknya tidak masuk ke dalam news room dimana berita kerap diproses.

"Tidak apa yang mempunyai media itu berpolitik. Tetapi news room harus tetap dijaga oleh orang yang independen pula," paparnya dalam Dialektika Demokrasi bertema 'Menjaga Independensi Media Jelang Pilpres 2019' di Jakarta, Kamis (8/11/2018),

Lebih jauh, Yosep menyarankan kepada semua pekerja media untuk melapor ke Dewan Pers apabila mendapat tekanan dari pimpinan media. Khususnya apabila dipaksa untuk memproduksi berita yang tendensius tanpa menimbang kode etik jurnalistik.

"Kenapa mereka tidak pada melapor?Ini berkaitan keuangan dan karir, jadi mereka tidak berani. Padahal kami sudah membuka pintu selebar-lebarnya apabila ada yang ingin melaporkan," pungkasnya.

SEdangkan Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menilai, hal ini akibat Undang-undang (UU) yang menjadi payung hukum bagi komunitas pers sudah usang. Sebab, kini setiap orang bisa menjadi pelaku media dan nara sumber (narsum) untuk medianya sendiri.

"Kita punya minimal ada UU yang jadi payung bagi komunitas media ada UU Penyiaran dan UU Pers. Kemudian fenomena sekarang bahwa media tidak lagi terbatas pada menjadi antara produser pemilik media itu sendiri hingga konsumen. Tapi variannya sekarang udah menjadi varian baru," ujar Effendi.

Menurutnya, kini setiap orang bisa menjadi pelaku media hingga menjadi narsum untuk medianya sendiri.

"Saya kira sekarang UU yang dua itu mungkin sudah usang, ya cepat sekali usang seperti UU ngurusi PSSI tapi orang sudah ke piala dunia gitu jadi gak ada hubungannya sekarang," urai legislator PDIP itu.

Menurutnya, hal itu disebabkan media tidak lagi bergerak linier dengan apa yang menjadi pemahaman terhadap media. Ketika UU minimal dua UU itu kita buat sehingga kita masih pada posisi menyalahkan media.

"Karena saya melihat kemajuan teknologi dan dinamika yang berkembang seorang politisi bisa mengurus dirinya sendiri dengan seluruh instrumen yang bisa diadakan oleh dirinya sendiri," papar Effendi.

Editor: Surya