Survei Tiga Lembaga

JAKARTA, batamtoday-Program pemasyarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di 33 provinsi seluruh Indonesia dalam tiga tahun terakhir dinilai berhasil mencapai sasaran. Program tersebut dianggap dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap positip terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hal terungkap dalam hasil survei lembaga survey yakni, Setara Institute, CSRC UIN Syarif Hidayatullah, dan LPPM Universitas Airlangga di Jakarta, Rabu (14/2/2012). Hasil survei menyebutkan, sebagian besar masyarakat mengakui program Pemasyarakatan Empat Pilar berhasil memberikan dampak polsitif bagi kelompok sasaran. 

Ismail Hasani dari Setara Institute mengatakan, sosialisasi 4 pilar dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik atas penyelenggaraan program dan mengetahui apakah program tersebut efektif sesuai harapan. Metode yang digunakan melalui wawancara tatap muka partispipan 1000 responden di 33 provinsi.

“Selain mempunyai maksud studi ini juga mempunyai tujuan antara lain, mengetahui efektifitas metode, materi dan medium pemasyarakatan dan mengetahui seberapa banyak masyarakat yang terjangkau program tersebut,” kata Ismail. 

Sedangkan survei CSRC UIN Syarif Hidayatullah dilakukan terhapa publik secara umum dengan melibatkan 2.500 responden dengan metode wawancara tata muka dan kuesioner, yang juga dilakukan di 33 provinsi. Sementara LPPM Universitas Airlangga ( Unair ) melakukan surveisecara mendalam di 13 provinsi dnegan metode snow ball. , denga  responden berasal dari para tokoh kunci program 4 pilar.

Hasil survei ketiga lembaga itu, kemudian dilakukan studi secara intensif tentang efektifitas program. Hasil studi menyebutkan bahwa efek pelaksanaan program, sekitar 83,3 persen masyarakat bertambah pengetahuannya tentang 4 pilar berbangsa hanya 16,7 persen saja kuantitas pengetahuannya sama saja. Studi juga menyebutkan bahwa sekitar 58,2 persen masyarakat mengatakan bahwa program sangat bermanfaat.

Hasil studi juga memaparkan hasil survey opini masyarakat terhadap MPR RI yang menyebutkan, pertama, 4 dari 10 orang Indonesia (42,6%) menilai MPR RI telah berhasil menunaikan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Selebihnya mengatakan tidak berhasil.  Kedua, dari beberapa tugas dan wewenang MPR RI, yang dinilai paling berhasil adalah menetapkan Undang-Undang Dasar. Sebaliknya, dalam hal menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat daerah adalah tugas yang dinilai berhasil oleh paling sedikit dibanding tugas lainnya.

Ketiga, Hampir 80% masyarakat menganggap GBHN masih diperlukan sekarang ini untuk mengarahkan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.  Dari hasil studi ini, ketiga lembaga ini merekomendasikan agar program sosialisasi 4 pilar berbangsa penting untuk dilanjutkan dengan sejumlah catatan pengembangan dari segi teknis dan cakupan pelaksanaan program.

Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan sangat mengapresiasi studi yang dilakukan ke tiga lembaga tersebut tentang program sosialisasi 4 pilar.  “Kami memang sangat mengharapkan kegiatan sosialisasi 4 Pilar Berbangsa ini, mendapatkan umpan balik yang positif dan sesuai harapan. Kami juga menyadari walaupun kegiatan sosialisasi mendapatkan respon bahkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat berdasarkan hasil studi tersebut, masih banyak pro kontra di tengah-tengah masyarakat soal program ini,” kata Lukman. 

Namun, Lukman mengakui MPR kesulitan mencari figur pemimpin bangsa yang Pancasilais untuk dijadikan contoh dalam melaksanakan program Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara."Kalau Islam dan Kristen jelas figur keteladannya masing-masing Nabi Muhammad SAW dan Jesus Kristus. Kalau Pancasila, siapa yang akan dijadikan figur teladan? Sulit menemukannya," katanya. 

Lukman juga menyebutkan, saat ini bangsa tengah mengalami masa-masa krisis keteladan. Sehingga jika para politisi yang dijadikan teladan, menurut Lukman, masih menjadi kontradiksi. "Politisi? Baik di DPR maupun di luar Dewan, inikan lagi babak belur citranya," katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar, Hajriyanto Y Tohari juga mengungkap kendala sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara juga datang dari media massa.

Menurut dia, jangankan media nasional, media lokal pun tidak tertarik dengan program Empat Pilar karena dinilai tidak seksi. Demikian juga pemerintah kecil sekali bantuannya terhadap penyelenggaraan Empat Pilar.

"Tahun lalu, MPR sudah mengusulkan kepada Presiden SBY agar instansi pemerintah aktif menyelenggarakan Empat Pilar karena Inpres Nomor 5 tahun 2005 sifatnya hanya sebatas membantu sementara yang kita usulkan instansi pemerintah hendaknya aktif menyelenggarakan Empat Pilar," kata Hajriyanto Y Tohari.

Usulan agar instansi pemerintah aktif, hingga kini belum direspon Presiden SBY.

"Saat menyerahkan usulan, respon presiden sangat apresiatif. Kalau didesak, seperti biasa beliau mengatakan akan mengkaji ulang," ungkap Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Tohari.