Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Promo Kondom di Balik Coklat, Resahkan Masyarakat
Oleh : Redaksi
Selasa | 14-02-2012 | 13:35 WIB

JAKARTA, batamtoday - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) segera menertibkan kasus yang saat ini meresahkan masyarat terkait temuan di lapangan 'Promo Kondom di Balik Coklat' yang merebak jelang perayaan “Valentine day’s” .

"Saat ini perayaan Valentine justru banyak dirayakan oleh remaja, khususnya usia 18 tahun kebawah, sehingga bisa promo ini justru menjadi kontra produktif dengan program peningkatan akses kesehatan reproduksi remaja dari Pemerintah,” kata Herlini Amran, anggota Komisi IX DPR RI dalam siaran pers kepada batamtoday, Selasa (14/2/2012).

Herlini mengatakan hasil survei yang dilansir DKT Indonesia yang dilakukan pada Mei 2011 dengan melakukan wawancara langsung terhadap 663 responden di lima kota besar di Indonesia, yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali menyatakan bahwa 39 persen anak baru gede (ABG) kota besar pernah melakukan seks bebas. Responden ABG usia antara 15-19 tahun pernah berhubungan seksual, dan 61 persen sisanya berusia antara 20-25 tahun. 

Temuan serupa juga ditunjukkan oleh hasil riset dari penelitian yang dilakukan oleh hasil riset BKKBN tahun 2010, mengatakan bahwa separuh remaja perempuan lajang yang tinggal di wilayah Jabodetabek telah kehilangan keperawanan dan mengaku pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah, bahkan tidak sedikit yang mengalami kasus hamil di luar nikah. Begitu juga di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, Bandung dan Yogyakarta. 

Herlini mendesak  otoritas mengizinkan harus menertibkan bila terbukti perusahaan coklat tersebut melakukan promo-promo seperti itu atau ada ‘oknum’ orang dalam BKKBN yang justru mendukung ‘Promo Kondom di Balik Coklat’ tersebut. 

“Pemerintah harus turut gencar mensosialisasikan dampak dari bergaulan bebas yang saat ini merebak di kalangan remaja, jangan sampai program pemerintah dalam pengentasan kependudukan malah berbalik melegalkan pergaulan bebas,” kata Herlini. 

Legislator PKS dari Dapil Kepri ini menghimbau sebaiknya masyarakat menjadikan Valentine day menjadi sebagai hari menutup aurat Nasional, sebagai solusi agar tidak bertolak belakang dengan semangat budaya ketimuran yang dianut oleh bangsa Indonesia.