Sukses Pembangunan Pemerintah Memerlukan Peran Aktif Pers dan Pengusaha

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Huntara yang dibangun pemerintah di kawasan bencana di Palu dan Donggala akan selesai dan mulai bisa ditempati warga.

Sejumlah kalangan dinilai tidak jarang melakukan perdebatan dan membuat kondisi tidak kondusif di tengah merosotnya nilai tukar rupiah.

Pengusaha muda dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Selatan, Sona Maesana menyatakan, banyak yang bisa dilaksanakan oleh berbagai kalangan, khususnya yang bergerak dalam bidang usaha seperti pengusaha.

"Misalnya, berusaha untuk membuka lapangan kerja di mana satu pengusaha bisa mempekerjakan setidaknya 5 orang, yang menjadi snow ball effect di mana setiap pekerja setidaknya menghidupi keluarganya dengan anak dan istri mereka," katanya dalam diskusi tentang peranan pers dalam sosialisasi program pembangunan pemerintah, yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (29/10/2018).

Sona Maesana, dalam kesempatan itu, menunjuk, usaha yang dikembangkan oleh Dicky Reza Wibowo, yang dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa dia punya usaha di bidang katering.

Menurut Sona, yang mulai menekuni agribisnis di bidang penanaman cabai, setiap pihak bisa berkontribusi dalam pembangunan di antaranya dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan khususnya dengan menjadi solusi terhadap banyak pihak.

"Kontribusinya tentu saja dengan menjadi pengusaha, yang mempekerjakan masyarakat, seperti ditunjukkan Dicky Reza Wibowo, sehingga banyak yang keluar dari persoalan ekonomi, khususnya dengan memprioritaskan bidang ekspor dibandingkan impor," katanya.

Peran berbagai kalangan dinilai sangat penting dalam memberikan penjelasan tentang penanganan bencana dan pembangunan.
Huntara yang dibangun pemerintah di kawasan bencana di Palu dan Donggala akan selesai dan mulai bisa ditempati warga. Khususnya seperti dilakukan pemerintah di kawasan Palu dan Donggala.

Kondisi yang dinilai tidak memadai untuk korban bencana di Palu dan Donggala mengakibatkan banyak warga kehilangan tempat berteduh.

"Mereka bahkan tidak mendapatkan tempat tinggal dan hidup di tengah pengungsian, tapi meski bukan tugas kami, kami dipercaya untuk membangun huntara (hunian sementara) yang masing-masing bisa ditempati oleh 12 kepala keluarga di setiap bagiannya," kata Humas Kementerian PUPR, Warjono.

Menurut Warjono, setiap kepala keluarga dan keluarga mereka bisa mendapatkan tempat berteduh dan melaksanakan kegiatan di kawasan yang sedang dipulihkan tersebut.

"Mereka kepanasan saat musim panas dan kehujanan saat hujan, maka huntara ini bisa menjadi jalan keluar untuk mereka bisa mendapatkan hunian," katanya.

Dalam kesempatan itu, diskusi juga menghadirkan narasumber dari kalangan wartawan yang juga akademisi, Gede Moenanto Soekowati.

"Pers berperan dalam memberikan penjelasan terhadap masyarakat meski kadang-kadang yang menjadi berita menarik adalah bencana seperti gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, pesawat Lion Air jatuh, dan sebagainya," kata mahasiswa program doktoral di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.

Menurut Gede Moenanto Soekowati, pers merupakan lentera di tengah banjir informasi yang membombardir publik melalui media sosial.

"Pers berperan meluruskan penyesatan informasi di media sosial dengan melaksanakan fungsi kontrol dan melaksanakan kaidah jurnalistik, dengan prinsip yang di antaranya diuraikan Bill Kovach tentang 9 elemen jurnalistik," katanya.

Menurut Gede Moenanto Soekowati, pers di antaranya menjadi pilar keempat negara demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Pers adalah lembaga yang menjadi penerangan agar tidak terjadi kesesatan informasi dengan menjadikan kepercayaan publik sebagai elemen yang harus terus dipelihara," katanya.

Sebelum ini, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang saat ini, sedang membangun 1.200 hunian sementara ( huntara) untuk korban gempa bumi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Pembangunan huntara ditargetkan selesai secara bertahap dan bisa dihuni mulai pertengahan Desember 2018. Keberadaan huntara digunakan sebagai tempat transit pengungsi dari tenda sampai hunian tetap dan relokasi permukiman permanen selesai.

Sementara itu, saat meninjau lokasi pembangunan huntara di kawasan Petobo, Palu, Sulteng, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, 1.200 unit huntara yang dibangun pada tahap pertama ini diproyeksikan bisa menampung 14.400 keluarga.

Huntara dibangun dengan model knockdown berukuran 12 x 26,4 meter persegi, dibagi menjadi 12 bilik. Setiap biliknya akan dihuni oleh satu keluarga."Rencananya, pertengahan Desember pengungsi sudah bisa masuk ke huntara," ujar Basuki melalui keterangan tertulis, yang dikutip Kompas.com.

Dia menyatakan, percepatan pembangunan huntara dilakukan dengan cara menambah tenaga kerja oleh masing-masing kontraktor dari BUMN Karya Cipta, sehingga waktu pengerjaannya bisa ditambah hingga malam hari dengan sistem shift.

Untuk lokasi huntara di daerah Petobo, menurut Basuki, akan dibangun 70 unit dan sudah mulai berdiri 4 unit yang sedang diselesaikan.

Penambahan jumlah unit huntara yang dibangun akan dilakukan sesuai perkembangan data pengungsi yang membutuhkannya.
Adapun biaya pembangunan huntara sekitar Rp 500 juta per unit. Di dalamnya dilengkapi 4 toilet, 4 kamar mandi, septic tank, tempat mencuci, dapur, dan dilengkapi listrik 450 watt untuk setiap unit.

"Untuk pemasangan listrik dan pembayarannya akan dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM dan PLN. Pasti ada kebijakan tersendiri untuk membantu pengungsi," kata Basuki.

Sumber: wartakota
Editor: Dardani

---