Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Bantuan untuk Korban Gempa dan Tsunami di Sulteng Diharapkan Satu Pintu
Oleh : Irawan
Rabu | 10-10-2018 | 08:52 WIB
karding.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Diskusi pengawasan dana bantuan gempa dan tsunami Sulteng

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Bantuan untuk gempa dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) harus disalurkan melalui satu pintu. Hal itu diharapkan agar dana khusus dari bantuan asing mudah diawasi.

"Khususnya bantuan asing. Dana ini harus dipusatkan oleh satu titik. Tarulah oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) atau yang ditunjuk pemerintah seperti Pak Jusuf Kalla atau Menkopolhukan Wiranto," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding dalam diskusi pengawasan dana bantuan gempa dan tsunami Sulteng, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Ia menjelaskan harus ada sistem untuk mencatat pengumpulan dana bantuan. Jangan sampai ada dana yang diselewengkan atau tidak tepat sasaran.

"Pemerintah harus melaporkan ke publik secara berkala. Dapat sekian, sudah dikeluarkan sekian. Saya usul seminggu sekali dilaporkan," tuturnya.

Hal senada diungkapkan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, yang menilai perlu ada mekanisme pengawasan agar masyarakat tidak curiga dan mengetahui secara pasti kemana bantuan itu disalurkan. Apalagi bantuan tersebut diberikan di tahun politik.

"Harus ada mekanisme bagaimana fungsi pengawasan yang terintegrasi. Jangan terbata-bata. Karena bantuan yang datang itu banyak dari luar negeri," ucap dia.

Selain itu, Siti juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan serta melakukan pengawasan dana bantuan bencana.

Sedangkan, Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN, Ali Taher Parasong, mengaku belum mendapati temuan adanya penyimpangan dana bencana. Kendati demikian, DPR tetap memonitor dana bantuan tersebut.

"Saya sampai sekarang masih mempunyai kecenderungan husnudzon, berbaik sangka. Kalau besok ada suudzon, itu hal lain. Jadi saya pikir sepanjang normatif itu masih kita, kecuali satu dua hari ke depan kita lihatlah," ujar politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, DPR sudah mewanti-wanti agar dana bantuan disalurkan secara tepat."DPR telah wanti-wanti dapat disalurkan sesuai peruntukannya. Sejauh ini yang kami pantau tidak ada dana penyelewengan. Memang seperti selimut, sembako, ada yang dijarah di beberapa tempat. Masalahnya itu karena kondisi sulit," jelasnya.

Pekan ini, DPR akan mendengar laporan terkait penyaluran dana bantuan serta penanganan gempa di Sulteng bersama BNPB dan kementerian terkait. Di pertemuan itu, lanjut Ali, akan dibahas langkah strategis penanganan korban khususnya pemulihan pascabencana.

Di sisi lain, ia mengusulkan sudah selayaknya dilakukan kajian untuk melihat kemungkinan pemindahan Ibu Kota Sulawesi Tengah dari Kota Palu Ali ke kota lainnya yang dinilai lebih aman dari gempa.

"Perlu kita kaji kembali Palu menjadi ibu kota (Sulawesi Tengah) dan kita pikirkan kota baru sebagai ibu kota setelah melihat kondisi tanah di kota itu," ujarnya.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Sosial (Kemensos), Dadang Iskandar memastikan, bantuan yang diterima kementeriannya tidak mengalami kebocoran. Dadang mengatakan bansos tersebut berasal dari gudang Bansos Kemsos untuk tanggap bencana di berbagai daerah. Diantaranya yang berada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sumatra Selatan (Sumsel) dan Bekasi.

Total nilai bantuan mencapai Rp 7,43 miliar. Sebelum dikirimkan, semua bansos telah diawasi dan dicek untuk mengawasi kualitasnya. "Catatan kami dari BSKBA itu anggaran yang sudah tersalurkan dari kemensos itu 7,4 miliar," ujarnya.

Editor: Surya