KARIMUN, batamtoday - Ratusan warga dari Desa Pangke dan Desa Pasir Panjang, Kabupaten Karimun menggeruduk Kantor Bupati untuk mempertanyakan dana Community Development (CD) dari berbagai perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah itu, Selasa (7/2/2012). 

Mereka menuding Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Karimun, Anwar Hasyim adalah seorang penipu. Sebab janji-janji yang pernah terlontar dari mulut Sekda Karimun belum juga terealisasi, meskipun para pendemo sudah 3 kali mengadakan pertemuan dengan Pemkab Karimun guna membahas pencairan Dana CD semester ke dua tahun 2011 yang lalu.

Puncaknya, Rabu (8/2/2012) besok seluruh angkutan transportasi yang membawa siswa-siswi yang berasal dari kedua daerah penghasil tersebut, harus berhenti beroperasi. Hal itu dikarenakan, dana CD yang dipakai untuk menyewa sarana transportasi tersebut belum juga dibayarkan. Meskipun telah berulang kali diajukan ke tim CD Kabupaten Karimun.

Dalam orasinya, sebagai daerah penghasil dan terkena dampak langsung pembangunan Industri di bidang pertambangan,  mereka minta dilibatkan dalam pembahasan pencairan dana CD tersebut. Sebab menurut mereka amanat UU no 4 tahun 2009, PP no 11 serta Perda Karimun pasal 73 & 74 yang mengatur tentang mekanisme penggodokan Dana CD bagi daerah penghasil sangat jelas. Kenyataannya, penggodokan pencairan hanya dilakukan oleh pemerintah setempat beserta pihak perusahaan.

Berbagai pernyataan ditulis para pendemo baik berupa spanduk hingga menggunakan kertas karton. Diantaranya bertuliskan “Bos!!! Pemda buat kebijakan untuk kepentingan orang banyak, jangan bikin gendut golongan tertentu saja. Kami masyarakat banyak yang miskin”

Beberapa jam kemudian, lima orang dari masing-masing perwakilan desa, diterima Bupati dan unsur Muspida lainnya, di ruang rapat Sekda Karimun. 

Suripto, selaku koordinator Desa Pasir Panjang mendesak agar Dana CD tahun 2011  semester ke 2 dicairkan sebelum tanggal 10 Februari 2012 serta meminta masyarakat yang terkena dampak langsung dilibatkan dalam penggodokan pengalokasian Dana CD di Kabupaten Karimun.  

Sedangkan perwakilan masyarakat pasir panjang lainnya, Maruli Turnip mengatakan masyarakat sudah jenuh dengan janji Sekda Karimun yang telah melakukan bebrapa kali pertemuan, namun tidak membuahkan hasil. Sehingga penipuan ditutupi dan dibalut dengan pembohongan yang lain.

Sementara, salah satu perwakilan desa Pangke, Nasir mengatakan pertemuan demi pertemuan telah berulang kali dilakukan. Namun semuanya tidak memiliki kejelasan. Sehingga dia meminta ketegasan pelaksanaan amanat UU, PP dan Perda yang  mengatur tentang keterlibatan masyarakat yang berada di daerah penghasil, untuk dilibatkan menggodok Peraturan Bupati (perbup) tentang pengalokasian Dana CD Karimun.

Menanggapi hal itu Bupati Karimun menjelaskan bahwa dana CD telah disusun serapi mungkin, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan dana tersebut. Sebab menurutnya dana itu murni dana masyarakat. Bahkan pengelolaan Dana CD Kabupaten Karimun sebagai percontohan Daerah lain di Indonesia.   

“Mekanismenya kita serahkan sepenuhnya kepada Tim CD. Pemerintah tidak ikut campur mengenai hal itu. Masyarakat jangan takut, uangnya tidak hilang, dan jangan khawatir ada anak yang tidak sekolah, hanya karena keterlambatan pencairan dana CD ini,” ujarnya.    

Namun mengenai permintaan masyarakat penghasil, untuk dilibatkan sebagai Tim Pembahasan Pengucuran  CD  menurutnya kurang tepat. Sebab hal itu pernah dibahas sebelumnya. Dan dampaknya, akan kembali ke awal lagi.    

“Kalau memberi saran boleh, tapi ikut dalam Tim sepertinya kita kembali ke nol lagi. Yang penting dampak dana CD ini dapat kita rasakan bersama,” jelasnya. 

Sementara itu Sekda Karimun merasa tergores dengan tudingan bahwa dirinya seorang penipu. Sebab menurutnya, dari hasil pertemuan sebelumnya, telah mendapatkan beberapa solusi. Bahkan mekanisme sudah berjalan seperti yang diinginkan. 

“Tidak ada di hati kami melambatkan pencairan. Kita sudah bekeja semaksimal mungkin. Sedangkan teknis pencairan ada di Tim CD Kabupaten,” ujarnya menerangkan.