Hari Jadi Provinsi Kepri ke-16 di Tahun 2018

Bahagiakan Masyarakat Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningakatan Kesejahteraan

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Peringatakan Hari Jadi Priovinsi Kepri ke-16 tahun selalu diisi dengan evaluasi dan koreksi atas apa yang sudah dicapi dan apa yang sudah dilakukan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan meningkatakan kesejahteraan masyarakat.

Di usia 16 tahun Provinsi Kepulauan Riau pada 2018, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri Isidanto, terus bertekat agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mensejahterakan masyarakat. Sebab, bagi kedua putra Kundur, Kabupaten Karimun ini, pemimpin itu harus mensejahterakan rakyatnya.

Selain capaiaan pembangunan yang sudah dilaksanakan, Nurdin dan Isidanto juga menginginkan percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk memacu perekonomian rakyat melali pembangunan yang merata dan meningkatakan kesejahteraan serta indeks kebahagiaan yang tak terkira.

Kendati tidak menjadi jaminan, namun pada usianya yang ke-16 tahun, Provinsi Kepri dapat sedikit berbangga, atas data dan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri yang menyatakana, indeks kebahagiaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau berada di atas rata-rata nasional.

Indeks kebahagian itu, terus meningkat dalam dua kali indeks yang diterbitkan BPS. Tahun 2014, indeks kebahagiaan Kepri berada pada kisaran 72,42 persen. Tahun 2017, ketika disyiarkan lagi indeks kebahagiaan Kepri berada di angka 73,11 persen.

Angka ini jauh berada di atas rata-rata nasional sebesar 70,69 persen. Dan Kepri berdasarkan survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) merupakan yang tertinggi di Sumatera. Untuk nasional, Kepri berada di peringkat ketujuh setelah Maluku Utara 75,68 persen, Maluku 73,77 persen, Sulawesi Utara 73,69 persen, Kalimantan Timur 73,57 persen, Kalimantan Utara 73,33 persen dan Gorontalo 73,19 persen.

Yang terbahagia di Sumatera, barangkali menjadi pemicu pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Sesuai visi misinya, Gubernur H Nurdin Basirun dan Wakil Gubernur H Isdianto memang ingin menjadikan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera. Sejahtera yang membuat bahagia.

Tak hanya indeks kebahagian, Kepri menjadi yang tertinggi di Sumatera. Tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri merupakan yang tertinggi di Sumatera dan berada di posisi empat se-Indonesia.

Menurut Nurdin, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga ikut mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia. Pemprov Kepri akan terus mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang semakin baik.

Karena itu, Nurdin berterima kasih dengan banyak pihak yang berperan aktif sesuai bidang masing-masing meningkatkan kualitas SDM Kepri.

Dalam catatan BPS, peningkatan IPM menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesejahteraan, harapan hidup, sekolah, maupun hidup layak semakin panjang. IPM disusun dengan menggunakan tiga dimensi, yakni dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator umur harapan hidup, dimensi pengetahuan dan pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi hidup layak yang didekati dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Dalam catatan BPS, peningkatan IPM menunjukkan adanya peningkatan kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Karena itu, Nurdin menyampaikan dia selalu mengajak komponen masyarakat melakukan yang terbaik untuk negeri ini.

Di bidang pendidikan, capaian pembangunan ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK dari 85,17 persen pada tahun 2016 menjadi 87,11 persen pada tahun 2017.

Namun, capaian pembangunan yang paling signifikan adalah meningkatnya persentase lulusan SMA/MA yang diterima di perguruan tinggi yaitu dari 15 persen pada tahun 2016 menjadi 35,42 persen pada tahun 2017.

Hal ini memberikan harapan terhadap meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau yang merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah. Selain itu, persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja juga meningkat signifikan dari 15 persen pada tahun 2016 menjadi 50 persen pada tahun 2017.

Ini merupakan indikasi bahwa kualitas pendidikan kejuruan di Provinsi Kepulauan Riau mampu memenuhi ekspektasi pasar kerja.

Nurdin berterima kasih atas peran serta semua pihak sehingga apa yang dicita-citakan terus terealisasi. Terima kasih disampaikan Nurdin kepada Pimpinan DPRD Kepri dan seluruh anggota DPRD Kepri.

Demikian juga dengan seluruh pemangku kepentingan di Kepri. Ada TNI dan Polri dengan perannya yang menbuat Kepri semakin nyaman, aman dan kondusif. Demikian juga dengan Kejaksaan dengan TP4D-nya yang dengan pengawasan hukumnya membuat pembangunan berjalan sebagaimana mestinya.

"Doa dan dukungan masyarakat sangat kami harapkan sehingga apa yang kita harapkan menjadi kenyataan," kata Nurdin.

Banyak sektor pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah. Tetapi hal yang juga diprioritaskan Nurdin dan Isdianto adalah pembangunan akhlak dan karakter generasi muda.

Salah satu bidang yang saat ini gencar dibangun dan mendapatkan prioritas dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau adalah bidang infrastruktur. Gencarnya pembangunan di bidang infrastruktur dapat dilihat dengan terus dibangunnya jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, air bersih dan listrik.

Menurut Nurdin, prioritas pembangunan yang sudah direncanakan harus difokuskan pada progran prioritasyang direncanakan, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur. "Apalagi pembanguna infrastruktur ini ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Nurdin.

Sejauh ini Pemerintah Provinsi terus melakukan pembangunan infrastruktur di setiap kabupaten/kota yang ada di Kepri dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan kebutuhan.

Pembangunan jalan-jalan yang bernilai ekonomis dan mampu menjadi generating factor ekonomi dan membuka isolasi wilayah terpencil terus dilakukan di seluruh kabupaten/kota.

Hasil pembangunan sarana dan prasarana fisik ini telah menunjukkan hasil yang signifikan di mana dapat dilihat dari indikator pengembangan infrastruktur Kepri yang menunjukkan terjadinya peningkatan presentase jalan provinsi berkondisi baik yaitu dari 593,54 Km pada tahun 2016 menjadi 603,3 Km pada tahun 2017 atau meningkat dari 66,21 persen pada tahun 2016 menjadi 67,31 persen pada tahun 2017.

Selain pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi juga meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam kawasan pusat pemerintahan Istana Kota Piring Dompak, Tanjungpinang.

Pembangunan infrastruktur kawasan pusat pemerintahan meliputi peningkatan jalan, pembangunan trotoar, penataan median jalan, penataan bundaran dan taman, serta pembangunan gerbang di pintu masuk Jembatan I Dompak menuju Istana Kota Piring.
Langkah peningkatan infrastruktur pusat pemerintahan ini dilakukan agar Istana Kota Piring dapat menjadi kawasan hijau dan nyaman bagi masyarakat yang berkunjung.

Gagasan pengembangan Istana Kota Piring sebagai kawasan baru tidak terbatas pada fungsi kawasan pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau saja, melainkan juga telah diarahkan pada pengembangan fungsi-fungsi lainnya seperti pendidikan, olahraga, rekreasi, bisnis, dan permukiman bagi penduduk asli Pulau Dompak yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

Terkait dengan hal tersebut, juga sedang dilakukan pembangunan lapangan sepak bola dan road race sirkuit yang ditujukan untuk mengembangkan minat olahraga masayarakat di bidang persepakbolaan dan olahraga road racing bagi generasi muda.

Melalui pengembangan fasilitas olahraga ini diharapkan prestasi olahraga Provinsi Kepulauan Riau juga akan semakin meningkat dan generasi muda yang suka kebut-kebutan di dalam Kota Tanjungpinang dapat diarahkan pada satu kawasan yang terkonsentrasi yang mudah diawasi dan dikendaikan sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat pengguna jalan.

Perhatian Pemprov Kepri dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya tertuju pada upaya membangun ibukota Provinsi Kepri saja, melainkan juga pada pengembangan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Provinsi menyadari bahwa dengan kondisi APBD yang terbatas, pembangunan infrastruktur harus dipertimbangkan sebaik mungkin dengan memprioritaskan manfaat ekonomi yang diberikan apabila infrastruktur tersebut selesai dibangun.

Pembangunan infrastruktur di daerah juga diarahkan pada upaya membuka konektivitas antar wilayah kota-desaan sehingga mampu membuka isolasi daerah terpencil dan meningkatkan kapasitas arus barang dan jasa serta mengurangi disparitas antar wilayah.

Wilayah-wilayah terpencil yang sebelumnya tidak tersentuh oleh pembangunan infrastruktur seperti beberapa lokasi di Natuna, Anambas, dan Lingga kini mendapatkan sentuhan pembangunan infrastruktur dari Pemprov Kepri.

Peningkatan Jalan Bukit Leman-Trans Batubi-Tanjung Kudu Sedanau dan Jalan Trans Batubi-Kelarik di Kabupaten Natuna merupakan salah satu contoh upaya membuka konektivitas dan isolasi wilayah terpencil yang telah dilakukan oleh Pemprov Kepri.

Demikian juga dengan peningkatan Jalan Temburun-Pasir Peti di Kabupaten Anambas dan peningkatan Jalan Musai-Kerandin di Kabupaten Lingga. Dengan adanya jalan-jalan baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas kawasan kota-desa dan memperlancar arus barang dan jasa sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, pembangunan jalan-jalan baru juga diarahkan pada kawasan urban dengan maksud memperluas wilayah perkotaan agar terbentuk kawasan-kawasan baru dan mengurangi beban kawasan lama yang semakin padat. Dalam hal ini, peningkatan Jalan Coastal Area di Kabupaten Karimun merupakan salah satu contoh dari upaya sebagaimana dimaksud.

Meningkatnya jumlah kendaraan di kawasan perkotaan seperti Kota Batam telah menimbulkan masalah baru berupa kemacetan lalu lintas. Karenanya, kegiatan pelebaran jalan dan penambahan jalur-jalur baru perlu dilakukan.

Sejak tahun 2017-2018 beberapa jalan di Kota Batam seperti Simpang Frangky, Simpang BNI, Simpang Underpass, dan Jalan Mukakuning telah dilakukan pelebaran dan penambahan jalur baru.

Perbaikan jalan-jalan yang rusak juga terus dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Meskipun kegiatan pelebaran jalan di Batam dilakukan secara bertahap, namun secara konsisten Pemprov Kepri terus menganggarkannya dalam APBD.

Dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperluas lapangan kerja maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah merencanakan beberapa proyek strategis infrastruktur yang saat ini sedang dalam tahap perencanaan maupun telah dimulai pekerjaan fisiknya di lapangan.

Adapun proyek strategis tersebut terdiri dari pembangunan kawasan Gurindam 12, pembangunan Jembatan Batam-Bintan, pengembangan KEK Tanjung Sauh, KEK Pulau Asam, dan KEK Galang Batang.

Proyek Gurindam 12 berlokasi di Kota Tanjungpinang dan pada intinya merupakan penataan kawasan di sepanjang pantai Kota Tanjungpinang dengan tujuan mengantisipasi persoalan kemacetan di masa yang akan datang, menjadikan ikon baru pariwisata di Kota Tanjungpinang. Yang terpenting adalah sebagai trigger bagi mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang yang berperan sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

Pembangunan tahun pertama proyek Gurindam 12 akan dimulai dari kawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura (Ocean Corner) hingga kawasan Tanjung Buntung (depan Monumen Raja Haji Fisabilillah). Di mana sepanjang kawasan tersebut akan dilakukan reklamasi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 4,7 Hektar dengan jarak dari darat ke laut mencapai 150 Meter.

Proyek Gurindam 12 mencakup pembangunan di kawasan Pantai Impian, Batu Hitam, Teluk Keriting, Tugu Pinsil, Tepi Laut, Taman Gedung Gonggong, Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pelantar I dan II, sampai ke kawasan Pinang Marina dan Kampung Bugis.

Jembatan Batam-Bintan, yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Bintan dengan jarak tempuh 13 Km dengan perincian panjang jembatan mencapai 7 Km dan panjang jalan darat 6 Km.

Keberadaan jembatan ini sangat penting karena dapat meningkatkan aktivitas perekonomian, pariwisata, mobilitas orang, kendaraan, barang dan jasa, industri serta pasokan air bersih dan gas dari Batam-Bintan.

Untuk mendukung pembangunan jembatan ini maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyiapkan dokumen feasibility study dan Detailed Engineering Design (DED). Selain itu, ada juga pengembangan KEK Tanjung Sauh, KEK Galang Batang dan KEK Pulau Asam.

Menurut Wagub Isdianto, membangun tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga pemerataan kesejahteraan. "Dengan kesejahteraan yang merata, semua bisa menikmati,"kata Isdianto.

Apalagi Kepri dengan 2.408 pulau, seluruhnya daerah direncanakan akan dapat terbangun secara perlahan hingga dapat saling mendukung, dan tidak hanya satu kabupaten/kota saja yang mengalami percepatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan, tetapi harus semua.

Sementara, untuk konektiviti infrastruktur, Pemprov Kepri terus mengesanya dengan berbagai cara. Baik dengan APBN ataupun mensenergikan sumber dana resmi dan sah.

Karena bagi Nurdin dan Isdianto, pemimpin itu harus mensejahterakan rakyatnya. Apalagi, Kepri sudah berusai 16 tahun. Tentu Nurdin dan Isdianto ingin infrastruktur yang memicu dan memacu ekonomi rakyat semakin banyak dibangun. Kesejahteraan yang merata dengan indeks kebahagiaan yang tak terkira. (*)

---