Soal Pelayanan Jamkesda di Karimun

KARIMUN, batamtoday – Dukungan dari berbagai elemen masyarakat mengalir deras bak roket kepada korban pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Karimun, Muhammad Riko (2,5). Bahkan tudingan yang sinis, terlontar sepontan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karimun karena dinilai menelantarkan masyarakat miskin.

Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSTMI) Kecamatan Meral, Ahong merasa ikut berdukacita atas nasib yang dialami Muhammad Riko (2,5)  yang beralamat di Sungai Pasir, Gg Alfalah RT 01/08, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun ini.  

Menurutnya, RSUD Karimun memiliki gedung yang mewah, hanya saja tidak didukung dengan perlengkapan dan tenaga medis yang memadai. Bahkan obat-obatannya juga memiliki mutu yang rendah. Akibatnya, pasien penderita penyakit tertentu harus dirujuk ke rumah sakit lain di luar daerah. 

Belum lagi, kendala larangan terbang, terhadap pasien yang membawa alat bantu pernafasan (tabung oksigen-red) di pesawat, bagi pasien yang mendapat rujukan ke Rumah Sakit tertentu di luar Kepri. Hal itu tentunya semakin memperburuk keadaan pasien. Sehingga penderitaan pasien semakin bertambah parah.

"Kondisi inilah yang membuat kita prihatin, sebab sampai sekarang pemerintah belum mendapatkan solusinya," kata Ahong, Senin (6/2/2012). 

Namun kedepan jika ada masyarakat miskin yang membutuhkan pengobatan, khususnya Kecamatan Meral dan Kabupaten Karimun umumnya, dapat menghubungi sekretariat PSTMI Meral bila kejadian serupa terulang kembali. 

"PSTMI itu tidak punya uang, hanya saja punya anggota. Mudah-mudahan kita kumpul sikit – sikit, kan jadi banyak dan kita obatkan ke Rumah Sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Paling tidak kita usaha dulu, nyawa itu kan urusan Tuhan," katanya.  

Lain halnya dengan tokoh masyarakat Melayu Meral, Roy. Dia menuding, demo insentif dan tunjangan gaji yang selama ini dituntut 18 orang tim medis yang diantaranya 10 dokter spesialis dan 8 dokter umum RSUD Karimun (28/2/2010) yang lalu, masih kurang . Sehingga masyarakat miskin dan termarginalkan ini selalu terkena getahnya.     

"Kalau mau kaya silakan buka Rumah Sakit sendiri. Jangan bekerja di Rumah Sakit Pemerintah. Namanya PNS seharusnya ikut aturan atasan. Mentang-mentang dibutuhkan, terus jual mahal. Kalau punya duit, kami berobat ke Malaysia aja, bukan ke RSUD Karimun," ujar Roy kesal.      

Namun beberapa waktu yang lalu,  Direktur RSUD Karimun, Agung Martyarto mengatakan, aksi pengunduran diri ke-18 Tim Medis RSUD Karimun pada Februari 2010 yang lalu adalah masalah hutang manajemen terhadap pelayanan medis oleh dokter yang belum dibayarkan, karena APBD 2010 belum disahkan. 

Kemudian, masalah jasa pelayanan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/1997 yang mengatur persentase pendapatan dengan ketentuan maksimal 44 persen untuk tenaga medis dan 56 persen untuk manajemen yang sebelumnya 70 persen untuk dokter dan 30 persen untuk manajemen. 

"Keluhan tim dokter itu juga akibat kekurangan pegawai sehingga pemberian kesejahteraan dan pengadaan sarana prasarana tidak terpenuhi dengan optimal," katanya.