BATAM, batamtoday - Dewan Pengurus Pusat Lumbung Informasi Rakyat (DPP LIRA) akhirnya menunjuk Rusmini Simorangkir sebagai Gubernur DPW LIRA Kepri hingga setahun kedepan menyusul dipecatnya Budi Sudarmawan dari posisi tersebut.

"Saya efektif mulai hari ini menjadi Gubernur LIRA Kepri," ungkap Rusmini Simorangkir di Batam, Senin (6/2/2012).

Mulai hari ini juga, katanya, DPP LIRA membekukan SK pengangkatan pengurus DPW LIRA Kepri dibawah kepemimpinan Budi Sudarmawan.

Setelah membekukan pengurus sebelumnya, DPP kemudian memberikan mandat kepemimpinan organisasi LIRA di Kepri selama setahun kedepan kepada dia yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW LIRA Kepri.

DPP juga sudah membentuk formatur untuk menyusun kepengurusan LIRA Kepri guna membantu Rusmini menjalankan roda organisasi.

"Saya bersama empat orang formatur lain diinstruksikan DPP untuk membentuk pengurus dalam waktu dua minggu kedepan," jelasnya.

Selain mengemban tugas dan kewenangan sebagai Gubernur, dia juga ditugaskan menyelenggarakan musyawarah wilayah (Muswil) DPW LIRA Kepri paling lambat setahun lagi.

Kemarin, Yusuf Rizal, Ketua Umum (Presiden) DPP LIRA menyatakan sudah memecat Budi Sudarmawan sebagai Gubernur LIRA Kepri setelah yang bersangkutan menjadi salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Karimun Nurdin Basirun.

Pencopotan tersebut dilakukan agar proses hukum yang saat ini sedang berjalan bisa berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak membuat wibawa dan citra organisasi LIRA tercoreng.

Meskipun dalam dugaan kasus pemerasan itu Budi Sudarmawan dipastikannya tidak membawa nama organisasi, tetapi secara organisasi, katanya, LIRA merasa dirugikan sehingga DPP menganggap perlu melakukan pencopotan tersebut guna memberikan kenyamanan para pengurus dan anggota LIRA yang ada di Kepri.

Untuk sementara, lanjutnya, DPP mengambil alih kepemimpinan LIRA di Kepri dan sesegera mungkin akan menunjuk siapa yang akan menjadi calon gubernur.

Mengingat DPW LIRA Kepri belum pernah menggelar musyawarah wilayah (Muswil), dengan kata lain, Budi menjadi gubernur atas penunjukan dari DPP, maka DPP mengeluarkan kebijakan sendiri bagaimana mekanisme penggantian dan figurnya.