BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun yang juga sebagai Ketua Dewan Kawasan Free Trade Zone (DK-FTZ) Kepri mengalihkan dana proyek fisik FTZ Bintan wilayah Tanjungpinang ke FTZ Karimun senilai Rp29 miliar.

Hal ini pun membuat kekecewaan bagi FTZ Tanjungpinang yang telah menanti bantuan tersebut untuk membangun infrastruktur di kawasan FTZ Ibu Kota Provinsi Kepri.

Anggota DPRD Tanjungpinang dari Komisi II, Reni pun turut mengomentari kebijakan Nurdin yang dianggap hanya mementingkan 'daerah asalnya' tersebut. Padahal, kata Reni, bantuan tersebut telah diplot untuk FTZ Tanjungpinang.

"Sangat disayangkan kebijakan pak gubernur yang kita belum ketahui mengapa dialihkan secara keseluruhan. FTZ Tanjungpinang juga membutuhkan anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan fisik utk pengembangan kawasan FTZ," kata Reni melalui pesan singkat, Rabu (5/9/2018).

Reni mengatakan, dalam anggaran tersebut juga ada hak masyarakat kota Tanjungpinang. Pasalnya, dikawasan Kampung Bebek, Senggarang yang masuk dalam kawasan FTZ, jalannya belum teraspal. Sementara, kata dia, saat berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) pengaspalan jalan tersebut merupakan kewenangan dari FTZ Tanjungpinang untuk mengaspalnya.

• Baca: Nurdin Alihkan Rp29 Miliar Proyek Fisik FTZ Tanjungpinang ke Karimun

"Nah, FTZ sendiri akan mengaspal jalan itu dan bangun infrastruktur dari anggaran yang diplot untuk FTZ Tanjungpinang sebelumnya tersebut. Anggaran bangun jalan ini sudah ada dalam Rp. 29 Miliar itu, jadi hak masyarakat kota Tanjungpinang juga ada dianggaran itu, kenapa Pak Hub seenaknya mengalihkan," kata Reni.

"Ini kawasan ftz, Dinas PU nggak bisa aspal dan oleh Dinas PU, mereka telah menyiapkan perencanaannya dan rencana ftz yang akan merealisasikan fisiknya," sambung Reni.

Legislator Partai Hanura tersebut mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Badan Kawasan FTZ Tanjungpinang, Den Yelta, dan memang anggaran itu penuh dialihkan ke FTZ Kabupaten Karimun.

"Ini dialihkan secara sepihak, FTZ Tanjungpinang seperti dianak tirikan. Dan Bu Den Yelta tidak bisa ngomong banyak, karena ini langsung oleh Gubernur pengalihannya," kata Reni.

Reni mengeluhkan Ini Kota Provinsi yang lagi-lagi kurang perhatian dari Pemprov Kepri terkait pengembangannya. Hal ini, kata dia, sangat tidak wajar, harusnya Gubernur memprioritaskan ibu kota sebagai wujud "wajah" Provinsi Kepulauan Riau. Lagi pula, anggaran itu jelas-jelas janji Gubernur sendiri, kata dia, namun lagi-lagi dialihkan ke Karimun.

"Gubernur tahun kemarin janji, Tanjungpinang tahun depan, sudah di plot dana itu untuk Tanjungpinang. Eh pas diakhir-akhir malah ke Kabupaten Karimun. Geleng kepala kita," tutur Reni.

Sampai saat ini, Den Yelta belum dapat di konfirmasi. Alasan Gubernur Kepri mengalihkan anggaran tersebut juga belum didapatkan.

Editor: Yudha