BATAM, batamtoday - Pemerintah Kota Batam berencana mengajukan permohonan ke pemerintah pusat agar proses penerbitan visa wisatawan mancanegara (wisman) yang akan berkunjung ke daerah ini diperlonggar.

"Perlu pelonggaran visa bagi wisman yang negaranya tidak mendapat fasilitas VoA," ungkap Yusfa Hendry, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.

Dipaparkannya, pada tahun ini pemerintah kota menargetkan tingkat kedatangan wisman ke Batam lebih besar 10 persen dibandingkan tahun lalu.

Pada 2010, Kota Batam dikunjungi oleh 1.007.446 wisman dan pada 2011 sebanyak 1.161.582 orang.

Artinya, dengan adanya besaran target itu, kedatangan wisman ke daerah ini sepanjang 2012 diproyeksikan lebih dari 1,2 juta orang.

Namun demikian, lanjutnya, perlu ada dukungan dari pemerintah pusat untuk mewujudkan target jumlah kunjungan wisman tersebut dan salah satunya adalah dengan mempermudah proses penerbitan visa wisatawan yang berasal dari negara-negara yang tidak mendapatkan fasilitas VoA yang ingin berwisata ke Batam.

Dengan adanya kemudahan tersebut, negara-negara asal wisman yang datang ke daerah ini dapat semakin luas.

Bukan hanya wisman dari negara negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, Jepang dan Korea yang sudah menjadi negara penyumbang wisman terbesar ke Batam selama ini.

Kemudahan penerbitan visa tersebut dapat membuka peluang meningkatnya kedatanga turis-turis yang berasal dari negara-negara Eropa dan Timur Tengah.

"Memang tidak ada jaminan 100 persen bahwa kebijakan kelonggaran itu pasti menggenjot wisman ke Batam, tetapi setidaknya itu bisa diujicoba misalnya selama setahun, apakah mempengaruhi secara sigifikan atau tidak," jelas Yusfa.

Namun dia dapat mencontohkan, mobilitas wisman yang berasal dari Eropa dan Timur Tengah di Singapura dan Malaysia dalam setahun dia perkirakan mencapai 40 juta orang.

Dari jumlah itu, bila 10 persen saja bisa singgah ke Batam dengan adanya kemudahan tersebut maka tingkat kunjungan wisman ke daerah ini bisa mencapai empat kali lipat.

Untuk itu, tandasnya, dalam waktu dekat pemerintah kota akan mengajukan permohonan pelonggaran ini ke pemerintah pusat.