Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pertemuan DPR dengan Parlemen Negara Pasific akan Dibuka Wapres JK
Oleh : Irawan
Sabtu | 21-07-2018 | 08:16 WIB
indra_iskandar1.jpg Honda-Batam
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan Sidang Indonesia- Pacific Parliementary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainability yang akan berlangsung pada 23-24 Juli di Jakarta, akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pertemuan yang akan dihadiri 16 negara pasific itu akan digelar di Hotel Grand Hyatt Jakarta.

Sidang ini sebagai upaya mendukung diplomasi pemerintah dalam mencari terobosan baru untuk mengembangkan kerja sama kemitraan di berbagai bidang. Khususnya ekonomi dengan negara-negara di Kawasan Pasific.

"Dari 16 negara anggota Pasific Island Forum (PIF), 15 negara siap hadir (Kepulauan Cook, Federasi Mikronesia, Fiji, Perancis Polinesia, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Salomon, Tonga, Tuvalu), dan hanya Vanutu yang belum konfirmasi," tegas Indra di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Sebanyak 8 negara merupakan Ketua Parlemen (Federasi Mikronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Marshall Island, Tonga, Perancis Polinesia), dan 2 Wakil Ketua Parlemen (Papua Nugini, Kaledonia Baru), sedangkan 5 setingkat Ketua Komisi (Niue, Palau, Kepulauan Samoa, Kepulauan Salomon, dan Tuvalu).

Pertemuan ini merupakan forum kemitraan parlemen pertama antara Indonesia dan negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik, terutama 16 negara yang tergabung di Pacific Island Fourum (PIF) tersebut.

Karena itu kata Indra, Sekretariat Jenderal DPR RI harus jeli memanfaatkan momentum peluang ini dalam memberikan public awarness kepada masyarakat luas tentang fungsi dan peran DPR RI dalam diplomasi parlemen dan manfaatnya bagi kepentingan nasional.

"Sekretariat Jenderal DPR RI berharap sidang ini menjadi gerbang baru bagi kerjasama antar-parlemen yang lebih luas antara Indonesia dengan negara-negara Pasific, sehingga program-program kerja sama baru dalam kerangka kemitraan parlemen dapat terwujud," pungkasnya.

Editor: Surya