BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai bahwa pemerintah harus belajar dari kasus Newmont Nusa Tenggara, dalam divestasi atau akusisi saham PT Freeport Indonesia. Sebab, saham pemerintah di PT Newmont di akhirnya ludes diambil alih oleh swasta, yang dikabarkan dibiayai oleh perusahaan dari China.

Pemerintah melalui PT Inamum mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia hingga 51% mencapai US$3,85 miliar. PT Inalum (Persero) dan Freeport-McMoRan Inc. telah menandatangani kesepakatan awal (head of agreement/HoA) divetasi saham Freeport Indonesia

"Harus transparan dari awal, uang siapa yang dipakai untuk akuisisi. Jangan-jangan pemerintah melalui Inalum itu pinjam saham kepada pihak-pihak yang akan diakuisi juga," sebut Fahri saat dihubungi wartawan, Jumat (13/7/2018).

Fahri menyampaikan ini, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyampaikan kalau Freeport McMoran akhirnya sepakat dengan Pemerintah Indonesia terkait perubahan komposisi kepemilikan saham.

Freeport menyetujui divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51 persen, dengan begitu Indonesia bakal menjadi pemilik saham mayoritas sebesar 51 persen di PT FI.

Presiden Jokowi mengatakan, selama 50 tahun lebih Freeport mengelola tambang di Papua, pemerintah Indonesia hanya memiliki saham 9,36 persen.

"Melalui negosiasi yang alot, holding tambang kita, Inalum sepakat dengan Freeport untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51,2 persen," demikian status di akun twitter Jokowi.

Melanjutkan pernyataanya, Fahri menjelaskan bahwa pada dasarnya akuisisi itu tidak terjadi, hanya meminjam nama pemerintah namun meminjam uang dari pemilik lama.

"Ini kan sama saja membohongi rakyat. Karena itu daripada dituduh berbohong, pemerintah baiknya transparan dan terbuka saja. Bagaimana prosesnya, siapa yang terlibat dan bagaimana struktur pinjam meminjam diantara pihak yang bertransaksi, harus dibuka kepada publik. Stop bohongi rakyat," sindir politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menutup pembicaraan.

Editor: Surya