BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kenaikan anggaran pendidikan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini belum memberikan dampak pada perbaikan kualitas pendidikan di dalam negeri.

Walaupun pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 2009 sudah menaikkan anggaran pendidikan 1775,5 persen dari Rp160 triliun menjadi Rp444 triliun, namun sampai saat ini kualitas pendidikan di dalam negeri belum sesuai harapan.

Kondisi tersebut salah satunya tercermin dari skor program penilaian siswa internasional (PISA) pelajar Indonesia yang hanya bertengger di posisi 403. Skor tersebut masih kalah jika dibandingkan raihan siswa Vietnam yang berhasil mencapai angka 525.

Padahal, kata Ani, Indonesia lebih dulu mengalokasikan 20 persen anggarannya dibandingkan Vietnam.

"Anggaran besar ini menjadi tanggung jawab, dan Indonesia, kita harus memperbaiki diri dan sadar bahwa prestasi kita tertinggal jauh," ujarnya, Selasa (10/7/2018).

Ani mengakui tidak mudah melakukan perubahan. Pasalnya, sampai saat ini Indonesia masih menghadapi masalah dengan manajemen anggaran pendidikan.

Dengan masalah tersebut, ketika dinaikkan, potensi kesalahan pengelolaan anggaran makin besar. Terkadang penyerapan anggaran pendidikan hanya didasarkan atas faktor amanat konstitusi tanpa didukung oleh target yang jelas.

"Anggaran pendidikan sepertiga dikelola oleh pusat dan dua per tiga oleh daerah. Dan anggaran itu sudah dikavling duluan, misal untuk gaji guru, perbaikan sekolah, dan lain-lain. Namun, kami khawatir bahwa anggaran pendidikan menyebar hanya karena faktor konstitusi bukan karena demi perbaikan kualitas," katanya.

Ia menilai masalah juga terjadi pada kualitas guru. Tadinya, ia sempat senang dengan program sertifikasi guru karena yakin upaya tersebut bisa meningkatkan kualitas mereka.

Tapi kesenangan sirna setelah program tersebut ternyata hanya mampu meningkatkan kualitas kehidupan guru tanpa diimbangi oleh kualitas mengajar mereka.

"Makanya, saya harap semua diperbaiki, termasuk desain pendidikannya. Kalau semua pelaku pendidikan sibuk ingin gaji dan tidak memikirkan pendidikannya, siapa yang akan memikirkannya," terang dia.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan anggaran pendidikan yang tercantum dalam APBN sebesar Rp444,1 triliun. Angka ini meningkat 5,76 persen dibanding tahun lalu yang hanya Rp419,8 triliun.

Anggaran tahun ini akan dialokasikan untuk Program Indonesia Pintar bagi 19,7 juta jiwa, Bantuan Operasional Sekolah bagi 56 juta jiwa, beasiswa Bidik Misi bagi 401,5 ribu mahasiswa, pembangunan dan rehabilitasi 61.200 sekolah, dan tunjangan profesi guru.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Yudha