TANJUNGPINANG, batamtoday - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H Muhammad Sani kembali menekankan komitmennya untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Provinsi Kepri, usai menggelar rapat koordinasi dengan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Internasional Expo Jakarta, Kamis (19/1/2012) lalu. 

Sani mengatakan dirinya sangat menekankan agar seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri tidak main-main soal anggaran APBD dan dalam pelaksanaan, ditekankan agar dapat digunakan sesuai aturan, yang tujuannya untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Kepri.  

"Pemerintah provinsi Kepri berupaya memerangi korupsi, dan sebagai langkah awal, pembersihan internal wajib kita lakukan," ujarnya.  

Pembersihan internal dalam memerangi KKN ini sendiri, dikatakan Gubernur, dimulai dengan penandatanganan Pakta integritas oleh seluruh pejabat di Kepri, yang akan dimulai dari pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan APBD Kepri. 

"Kita akan tetap awasi, mulai dari perencanaa, jangan melakukan mark-up pembiayaan, dalam pelaksanaan juga, jangan korupsi,’’ kata Sani, Jumat (20/1/2012). 

Dengan penandatanganan pakta integritas ini, tambah Sani, semua proses kegiatan di Pemprov Kepri dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan. "Kerja dengan aturan yang ada. Jangan melenceng dari aturan, jangan melakukan KKN, yang nantinya akan menyusahkan diri sendiri," ujarnya lagi.