BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta pemerintah dan aparat hukum berlaku adil dan profesional dalam tahun politik. Ia pun menyindir soal keberadaan 200 rekomendasi dai yang dibuat Kementerian Agama (Kemenag).

"Dalam situasi tahun politik kita minta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar berlaku adil profesional jangan aneh-aneh. Contohnya tiba-tiba Kemenag keluarkan contoh 200 nama ulama, nah itu bahaya 200 di rekomendasi 200-nya nggak. Marah nggak orang? Marah lah, dibilang Kemenag urusi saja dulu pegawainya gitu, wong urus pegawainya saja nggak lurus," kata Zulkifli di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Senin (28/5/2018).

Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada acara buka bersama dengan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI). Ia meminta penegak hukum berlaku adil.

"Juga baru-baru ini ada berita hukum harus adil. Kata WS Rendra nggak ada pemimpin ratu adil nggak ada. Ditunggu sampai kapanpun nggak ada, yang dibutuhkan akan datang tuh keadilan, kita minta hukum hakim, jaksa adil jangan satu berlaku, satu nggak berlaku wah panas juga itu. Jadi kita imbau kepada pemerintah, kita menyuarakan apa yang disuarakan rakyat," ucapnya.

Selain itu, Zulkifli mengingatkan kepada IARMI agar menjadi pelopor penjaga persatuan Indonesia. Ia mengatakan pilihan dalam pemilu boleh beda tapi jangan sampai ada pertengkaran di masyarakat.

"Saya sampaikan mari IARMI kita jadi pelopor kalau ada berita simpang siur, Indonesia itu nggak datang tiba-tiba seperti ini. Indonesia seperti ini karena ada pejuang, pahlawan beliau korbankan jiwa raga darah dan air mata. Jutaan saudara telah mendahului kita agar Indonesia merdeka, oleh karena itu kita wajib menjaganya," ujar Zulkifli.

"Dalam demokrasi memilih presiden, bupati, gubernur itu biasa sekali setiap lima tahun ada agenda rutin. Semangat boleh, tapi berantem jangan. Ganti presiden boleh, lanjutkan juga boleh yang nggak boleh berantem. Kalau perlu foto bareng, inilah saya kira tugas IARMI kita sudah dilatih bela negara, disiplin wawasan kebangsaan," pungkasnya.

Editor: Surya