BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Akhir 2017 lalu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana akan memangkas jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) pada tahun 2018 ini. Hal itu dikarenakan keberadaan THL cukup membebani APBD.

Namun, dalam kenyataannya keberadaan THL justru kian menjamur. Terlihat jelas dari banyaknya wajah baru berpakaian putih coklat (pakaian wajib THL) yang wara-wiri di lingkungan Pemprov Kepri. "Memang banyak juga THL baru yang masuk," ujar salah satu staff di Dompak, Rabu (25/4/2018).

Wajah-wajah THL baru ini bahkan sudah masuk sejak sebulan lalu. Belum jelas, kapan waktu penerimaan THL diselenggarakan Pemprov Kepri.

Padahal, pada tahun lalu Gubernur Kepri Nurdin Basirun dengan lantang memberikan pernyataan bahwa APBD Pemprov Kepri sangat terbebani dengan alokasi gaji THL yang berjumlah ribuan orang tersebut.

Menurutnya, banyaknya THL yang berstatus kontrak tersebut cukup membebani pemerintah daerah dalam membayarkan gaji.

"Saya prihatin sekali terlalu banyak tenaga-tenaga yang sifatnya masih kontrak. Ini tentu saja menjadi beban pemerintah daerah dalam membayar gaji," jelasnya pada saat membuka kegiatan Saudagar Melayu, Minggu (24/9/2017) lalu.

Kala itu, Nurdin mengemukakan, sistem birokrasi seharusnya menerapkan praktik efektif, efisien dan dinamis. Di mana, satu orang bisa mengerjakan 10 pekerjaan. Namun, pada sistem birokrasi saat ini malah ditemui terbalik, satu pekerjaan dikerjakan beramai-ramai.

Hal ini tentu saja, kata Nurdin, membuat sistem birokrasi Pemerintah Daerah tidak efektif. Padahal, gaji para tenaga kontrak di lingkngan Pemprov Kepri sangat membebani anggaran.

Gubernur juga mengakui, sudah menyampaikan permasalahan ini dan menghimbau kepada masing-masing OPD untuk tidak menambah tenaga kontrak di instansinya. Karena, akan berdampak pada bengkaknya belanja rutin pada instansi tersebut. "Kedepan kita harus menerapkan sistem yang efisien," kata Gubernur.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Kepri, Naharuddin menyampaikan, membengkaknya biaya belanja pegawai setiap OPD yang menjadi sorotan sejumlah Komisi DPRD Kepri, salah satu memang terletak pada alokasi pembayaran gaji THL.

Diakuinya, memang secara kinerja THL sangat dibutuhkan untuk membantu para ASN melaksanakan tugasnya. Hanya saja, jika sudah berlebihan jumlah, dan membebankan APBD Kepri, juga perlu dilakukan efisiensi.

"Kalau kita hitung kasar saja, jika seorang THL digaji sekitar 1,8 juta. Lalu, dikalikan dengan seribu THL beban anggaran yang dikeluarkan selama setahun berjumlah Rp21,6 miliar. Jika jumlah tersebut dipangkas setengah saja, anggarannya bisa dialihkan ke pembangunan," paparnya kala itu.

Oleh karena itu, sebut Nahar, kemungkinan besar pada tahun 2018 mendatang, Pemerintah Provinsi Kepri akan memangkas para THL yang kinerja tidak sesuai dengan kebutuhan.

Editor: Yudha