BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pelaksanaan proses seleksi lelang jabatan (open bidding) enam kursi pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkesan tidak transparan.

Hal tersebut terlihat dari sikap tim panitia seleksi (Pansel), yang enggan memberikan keterangan terkait jalannya tahapan demi tahapan proses lelang jabatan tersebut. Bahkan, ketua Pansel, Burhan Bungin, kerap mengelak saat dimintai komentarnya terkait tahapan seleksi tersebut.

Pada Jumat (20/4/2018), misalnya, saat tahapan seleksi pembuatan makalah. Burhan, yang dikonfirmasi terkait proses seleksi tersebut, malah memilih bungkam.

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh guru besar Universitas 17 Agustus, Surabaya itu saat selesai melakukan tahapan seleksi persentasi dan wawancara pada Minggu (22/4/2018). Ia kembali mengelak, saat dimintai tanggapannya terkait dengan proses seleksi tersebut. "No Comment," ujarnya sambil bergegas menuju lift.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri Abdulrahman menyayangkan sikap Ketua Pansel tersebut. Seharusnya pelaksanaan lelang jabatan ini dilaksanakan secara terbuka.

Kendati pun dalam prosesnya, pansel harus berkonsentrasi dalam menilai, namun segala tahapan maupun proses apa yang dilaksanakan harus transparan. Karena, lelang jabatan ini menentukan pejabat mana yang pantas akan menjadi kepala OPD yang tugasnya melayani masyarakat.

"Harusnya terbuka, tak perlu ditutup-tutupi proses ini. Supaya masyarakat tahu," ujarnya.

Editor: Yudha