TANJUNGPINANG, batamtoday - Tidak adanya pengayoman dan pembinaan dalam menerima keluhan dan kritikan mahasiswa atas transparansi penggunaan dana bantuaan pendidikan menandakan pemerintah dan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas alergi dengan transparansi. 

Demikian dikatakan ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas (HIMKKA) Rian Hidayat pada batamtoday saat dikonfirmasi di Tanjungpinang, Selasa, (10/1/2012). Rian juga mengatakan, dari janji Pemerintah Anambas yang akan menemui dan berdialog dengan Mahasiswa atas aksi yang dilakukan Jumat, kemarin, hingga saat ini tidak ada kejelasan, kapan dan dimana.

"Kemarin memang ada dijanjikan agar beberapa perwakilan Mahasiswa, datang dan melakukan pertemuan dengan pemerintah serta legislatif di Anambas, Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan, dan kami tidak ada yang berangkat ke Anambas," kata Rian.

Ditanya mengenai kedatangan Bupati dan anggota DPRD Anambas ke Tanjungpinang saat peresmian kapal KM Sabuk Nusantara Senin (9/1/2012), Rian mengaku kalau pihaknya tidak mengetahui hal tersebut dan dirinya sangat menyayangkan kalau memang ada di Tanjungpinang, mengapa Bupati dan anggota DPRD yang datang ke Tanjungpinang itu tidak berani menemui atau meminta mahasiswa HIMKKA di Tanjungpinang itu bertemu.

"Ini merupakan satu pertanda, kalau ada sesuatu hal yang disembunyikan pemerintah Anambas dalam pemberiaan dana bantuan pendidikan ini, dan mereka juga anti dikritik, atas tuntutan transparansi," ujarnya.

Sedangkan mengenai tudingan Bupati, yang menyatakan mahasiswa minta anggaran lebih, Rian bersama sejumlah rekannya ,menyatakan kalau hal itu tidak benar dan tudingan bupati Anambas itu merupakan sepihak.

"Kami tidak minta dana lebih, yang kami minta transparansi dana bantuaan pendidikan atas Aitem yang ditetapkan di SK Bupati, karena selama ini, dari lima item yang ditanggung, hanya Biaya SPP, dan pemondokan yang diterima, sementara dana pembelian buku dan transportasi hingga saat ini tidak pernah diterima mahasiswa, hingga kami mempertanyakan isi dari SK BUpati tersebut," ujarnya.      

Ditanya apa langkah mahasiswa selanjutnya, atas tuntutan dan tidak adanya niat pemerintah dalam melakukan pertemuan, Mahasiswa Anambas ini, mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam, dan akan mengawasi setiap alokasi dana yang dianggarkan di APBD Anambas.