Rakornas Penanganan Konflik Sosial 2018

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah pusat meminta aparatur pemerintah daerah agar waspada dan mampu meredam konflik sosial di daerah, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018 serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, pada rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2018, yang mengambil tema "Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Sukses Pilkada 2018 dan Persiapan Pemilu 2019" di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

"Persatuan suatu bangsa adalah mutlak untuk menghasilkan tujuan nasional. Pesta Demokrasi dalam NKRI, adalah hal yang harus kita jalani sebagai bentuk bernegara dan itu harus dijalani dengan kebersamaan dan jalin persatuan," ujar Wiranto melalui rilis yang diterima BATAMTODAY.COM.

Wiranto melanjutkan, isu konflik yang berkembang dari berbagai penjuru saat ini semakin gencar, untuk itu sebagai aparatur, diharapkan mampu menjadi leading sector dalam mengatasi konflik di tengah-tengah masyarakat.

"Proxy war, salah satunya bagaimana kita mampu bijak dalam menghadapi hal tersebut, mindset masyarakat juga harus diarahkan ke arah yang benar," lanjut Wiranto.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Nasional mengatakan bahwa banyak ancaman konflik yang semakin nampak ke permukaan.

"Untuk itu, sudah tugas bersama saling menyatukan pemahaman dalam menyusun strategi dalam penanganan konflik tersebut," kata Tjahjo.

Apalagi menjelang Pemilu, Tjahjo mengatakan, konflik sosial mulai ditimbulkan oleh pihak berkepentingan.

"Banyaknya permasalahan di daerah seperti radikalisme, terorisme, narkoba dan korupsi, membuat kita harus waspada dan menuntut selaku aparatur agar mampu meredam semua konflik tersebut dalam menciptakan tatanan negara yang harmonis," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Sudarmo, selaku panitia pelaksanaan Rakor melaporkan, tujuan dilaksanakannya rakor adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan koordinasi dan sinergitas antaraparatur, baik pusat maupun daerah.

"Agar didapat langkah-langkah yang konkrit dalam menangani konflik menjelang Pemilu, bersama kita mampu meredam konflik tersebut," ujar Sudarmo.

Rakor sendiri berisikan diskusi panel yang dipimpin oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dengan mengundang pembicara dari Mabes TNI yang disampaikan oleh Letjen TNI Dodik Wijanarko, kemudian dari Mabes Polri oleh Brigjenpol Herry Wibowo serta Pejabat Sementara Gubernur Lampung, Didik Suprayitno.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim, Asisten III Pemerintah Provinsi Kepri Muhammad Hasbi, Plt Kaban Kesbangpol Zulhendri, Kabinda Kepri Brigjen Pol Suharyono beserta peserta tamu undangan lainnya.

TS Arif Fadillah Yakin Kepri Tetap Harmonis di Tahun Politik

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah yang ikut dalam rakor mengatakan, Provinsi Kepulauan Riau akan siap dan akan tetap kondusif dalam menghadapi atmosfer pemilu tahun 2018-2019.

"InsyaAllah kita akan mampu menghadapi tahun pemilu dengan keharmonisan dan jauh dari konflik," ujar Sekda Arif Fadillah disela-sela rakor.

Keyakinan tersebut dikatakan Arif, atas dilaksanakanya Rakornas terkait penanganan konflik sosial dalam menghadapi Pemilu yang diyakininya sebagai bekal yang bermanfaat bagi tim penanganan di daerah dalam mengawal dan meredam konflik yang berpotensi timbul.

"Rakor berjalan lancar dan kita mendapatkan pengetahuan, petunjuk serta bekal dan pedoman dalam menangani konflik sosial di daerah," lanjut Arif.

Rakor tersebut kata Sekda Arif, mengimbau kepada seluruh daerah untuk menjaga kesatuan NKRI, menghindari gesekan-gesekan konflik yang datang baik dari dalam maupun dari luar.

"Tim di daerah, juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan diminta untuk rapat rutin setiap bulannya. Kita juga diminta untuk setiap 3 bulan dapat melaporkan hasil penanganan yang terjadi di lapangan kepada Mendagri," tambahnya.

Editor: Udin