JAKARTA, batamtoday-Mantan Ketua Umum PB HMI Akbar Tandjung menyarankan agar Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anar Urbaningrum segera keluar dari “persembunyiannya” untuk segera melaporkan mantan Bendara Umum DPP Partai Demokrat yang menuduh Anas  terlibat dalam proyek Hambalang kepada penyidik KPK

“Anas punya hak untuk segara melaporkan balik pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nazaruddin. Karena Nazaruddin mengungkapkan keterlibatan Anas itu dalam forum pengadilan yang terbuka dan bisa dijadikan fakta hukum, “ ujar Akbar Tandjung di sela-sela diskusi di Akbar Tandjung Institut, di Jakarta, Jum’at (23/12).

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (21/12) lalu, Nazaruddin juga mengatakan, bahwa Anas menerima dana senilai hampir 7 juta dollar AS dari PT Adhi Karya, perusahaan pemenang tender proyek Hambalang. Uang tersebut oleh Anas dibagikan kepada semua pengurus Partai Demokrat di daerah untuk memenangkannya dalam kongres partai itu di Bandung, Mei 2010 lalu. Selain itu, Nazaruddin menyebutkan, Anas juga terlibat dalam proyek-proyek lain, seperti pembangunan gedung pajak di Jakarta dan proyek listrik di Kalimantan Timur dan Riau.

Akbar mengatakan, benar atau tidak  apa yang  disampaikan oleh Nazaruddin adalah fakta hukum, karena disampaikannya dalam sidang pengadilan resmi. “Sudah waktunya Anas  merespon pernyataan Nazaruddin secara hukum, karena jika terus berdiam maka bisa mengakibatkan image publik kepada Anas menjadi turun, “ ujarnya.

Ditambahkan Akbar, pernyataan Nazaruddin kepada penyidik KPK di pengadilan resmi harus dihormati oleh Anas,  yang juga mantan Ketua Umum PB HMI itu dengan melakukan laporan balik pencemaran nama baik, dan Anas tidak bisa direspon dengan pengabaian pernyataan Nazaruddin. “Anas harus segera melaporkan Nazaruddin atas pencemaran nama baik, karena pernyataan Nazaruddin di depan penegak hukum bisa dijadikan fakta hukum oleh penyidik, “ ujarnya.

Eskalasi Politik Tahun 2012 Meningkat Tajam
Dalam kesempatan sama, Akbar Tandjung juga mempredikisi bahwa pada tahun 2012 nanti akan terjadi peningkatan suhu politik atau eskalasi politik yang tajam. Semua partai politik berlomba-lomba dan memiliki kepentingan tinggi agar bisa mengikuti pesta demokrasi pada tahun 2014.

“Isu yang diangkat tahun 2012, sudah pasti isu yang bisa mengangkat citra partai termasuk pembahasan di DPR terkait keikutsertaan parpol dalam Pemilu 2014, “ ujarnya.

Permasalahan RUU Pemilu, kata Akbar akan menjadi isu bahan yang menarik untuk dibahas. Karena semua parpol berkepentingan terhadap RUU tersebut agar bisa menjadi kontestan pemilu di pemilu 2014 nanti. “Belum lagi persoalan isu lain seperti kasus Century, Nunun Nurbaeti maupun kasus Partai Demokrat dengan Nazaruddinnya. Dan bukan tak mungkin akan muncul isu baru lainnya, “ ujarnya.

Ditegaskan Akbar, pihaknya mencermati betul masalah kasus-kasus tersebut akan mendorong terjadinya eskalasi politik yang semakin tinggi.

Menyoal percepatan pemilu, Akbar secara tegas menyatakan tak ada alasan percepatan pemilu. Sebagai negara yang berpegang pada konstitusi hukum, maka sesuai agenda konstitusi hukum, pemilu tetap akan digelar secara periodik lima tahun sekali yakni tahun 2014.

Akbar menambahkan Partai Golkar akan memberi dukungan penuh kepada SBY hingga jabatannya berakhir tahun 2014. Partai Golkar tetap berpegang teguh prinsip demokrasi dan konstitusi, kecuali presiden melanggar sumpah hukum, melakukan tindak pidana korupsi dan tindakan tercela lainnya yang bisa mengakibatkan impeachment.

“Tak ada alasan percepatan pemilu, dan tak bisa menggantikan presiden di tengah jalan, kalau hanya alasannya melanggar kebijakan. Kecuali presiden melanggar konstitusi atau isu berat lainnya yang dirasakan rakyat bisa membuat people power, “ katanya.