BATAM, batamtoday - PT PLN Batam tidak mampu menjelaskan efesiensi biaya operasional yang akan didapatkan perusahaan itu dalam pengimplementasian proyek interkoneksi listrik Batam-Bintan sehingga rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Batam gagal membuahkan hasil.

Komisi III DPRD Batam menggelar RDP dengan mengundang Dinas Peridustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Batam serta manajemen PT PLN Batam hari ini, Kamis (22/12/2011), terkait dengan ketersediaan listrik di Kota Batam.

Seperti diketahui, beberapa hari terakhir listrik di Kota Batam mengalami pemadaman secara bergantian.

Namun demikian, dalam RDP, Komisi III tampak lebih banyak menyoroti rencana proyek interkoneksi listrik Batam-Bintan kepada manajemen PT PLN Batam.

Sejumlah Anggota Komisi III mempertanyakan keuntungan bagi warga Batam jika PLN Batam melaukan penjualan listrik ke Bintan.

"Apa dampak kepada warga Batam setelah interkoneksi? Bagaimana dengan jaminan pasokan? Apa tarif listrik bisa turun jika interkoneksi? Dan apa jaminannya listrik Batam tidak akan mati setelah dilakukan interkoneksi?" tanya Irwansyah, Anggota Komisi III secara beruntun kepada Dirut PT PLN Batam Sriyono Siswoyo.

Anggota Komisi III lainnya, Muhammad Yunus Muda, mengatakan bagaimana mungkin PLN Batam menjual listriknya ke Bintan sementara di Batam sendiri masih sering terjadi pemadaman listrik.

"PLN Batam berani gak menjamin tidak akan ada pemadaman jika interkoneksi dilakukan?" tanyanya bernada sama dengan Irwansyah.

Bahkan Agustinus, Anggota Komisi III yang juga ikut hadir mengatakan dirinya setuju PLN Batam menjual listriknya ke Bintan tetapi dengan catatan seluruh permintaan kebutuhan listrik warga Batam sudah dipenuhi.

Tidak banyak argumentasi yang dikemukakan Sriyono menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.

Dia antara lain mengemukakan bahwa interkoneksi listrik Batam-Bintan dapat lebih menjamin aliran listrik antar kedua daerah.

"Kalau seandainya ada sesuatu terjadi, interkoneksi kedua daerah akan saling mendukung aliran listrik," ujarnya.

Dan secara teori, lanjut Sriyono, dengan adanya intekoneksi tidak akan ada lagi pemadaman di Batam.

Yang menarik perhatian Komisi III kemudian salah satunya adalah pernyataan Sriyono yang mengatakann bahwa PT PLN Batam akan mengalami penambahan biaya operasional jika tidak melakukan interkoneksi dibandingkan dengan sekarang ini.

"Kalau biaya oprasional naik, tarif juga harus naik, kalau tidak, kami tutup pak karena kami harus membayar TOP (take on Pay) walaupun gas tidak dipakai," ujarnya.

Namun setelah diminta Komisi III menjelaskan perbandingan data biaya operasional jika tidak melakukan interkoneksi dan bila melakukan interkoneksi, Sriyono tidak dapat menyajikannya.

Akhirnya Komisi III memilih untuk mengakhiri rapat meskipun belum ada hasil mengingat ketidakmampuan PLN Batam tersebut.

"Hearing ini kita tunda dan kami minta PLN Batam membawa data perbandingan biaya operasional untuk membahas untung rugi komeksi ke Bintan," tutup Irwansyah yang menjadi pimpinan rapat.