BATAMTODAY.COM, Anambas - Masyarakat Pulau Jemaja, Kabupaten Anambas meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengkaji dengan serius perizinan PT Kartika Jemaja Jaya (PT KJJ). Menurut masyarakat, terjadinya banjir di Desa Ulu Maras, Kecamatan Jemaja Timur merupakan kejadian serius.

"Ini peringatan dari alam agar hutan tidak dialih fungsikan, dan pohon-pohon yang berada di hutan tidak ditebang. Rencana perkebunan karet memang belum dimulai, tetapi sudah terjadi banjir. Ini kami harapkan menjadi pertimbangan serius oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri," kata salah satu masyarakat Pulau Jemaja, Fahrian, Rabu (3/1/2017).

Fahri mengakui, bahwa daratan Pulau Jemaja sangat terbatas. Ini menjadi alasan masyarakat menolak PT KJJ bukan karena materi, melainkan kondisi alam yang tidak memadai dibukanya perkebunan.

• Baca:Air Terjun Neraja Meluap, Desa Ulu Maras di Anambas Tergenang

"Kita sudah melihat sendiri kejadian di lapangan (pembakaran alat berat PT KJJ). Masyarakat lebih banyak menolak kehadiran investor yang menebangi kayu. Pembakaran alat kemarin juga bukan merupakan gertakan, tetapi luapan emosi terhadap penolakan PT KJJ," jelasnya.

"Kita bukan anti investor, juga tidak ingin materi. Tetapi waspada terhadap dampak pembukaan perkebunan karet. Saat ini sudah terjadi banjir, mungkin serapan air begitu rendah. Apabila pohon ditebang untuk membuka perkebunan, maka Pulau Jemaja akan dilanda bencana. Mungkin tidak hanya banjir saja," kata dia.

Sebelumnya, Desa Ulu Maras, Kecamatan Jemaja Timur digenangi air setinggi 1,5 meter akibat luapan Air Terjun Neraja dan Bendungan Air di Desa Dapit jebol. Hal ini membuat 4 keluarga terpaksa diungsikan, karena air sudah memasuki rumah.

"Pulau Jemaja dilanda hujan deras dari tanggal 1 Januari hingga 2 Januari 2018. Ini mengakibatkan Air Terjun membesar dan Bendungar Air jebol. Sehingga air menggenangi Desa Ulu Maras. Air mulai menggenangi Desa Ulu Maras pukul 11:00 WIB (Selasa, 2/1) hingga pukul 20:00 WIB," kata Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, Yohan Rabu (3/1/2018).

Editor: Gokli