TANJUNGPINANG, batamtoday - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya mengesahkan APBD 2012 Provinsi Kepri sebesar Rp2,2 Triliun, Kamis,(15/12/2011). Pengesahan yang dilakukan melalui sidang Paripurna tersebut , tidak dihadiri Wakil Gubernur Kepri, HM Surya Respationo dan Wakil Ketua III DPRD, Lis Darmansyah, yang notabene keduanya merupakan Ketua dan Sekretaris PDI-P Provinsi Kepri.

Dalam Paripurna yang dipimpin lansung Ketua DPRD Provinsi Kepri, HM Nur Syafriadi tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), Iskandarsyah, memaparkan sejumlah anggaran yang terposting dalam draft APBD 2012. Pendapatan ditargetkan dapat mencapai Rp1,867 Triliun, yang terdiri dari PAD sebsar Rp572 miliar, Dana Perimbangan, Rp1,3 Triliun yang didalamnya mewakili Dana bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak Rp818 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp460 miliar, serta Dana Alokasi Khusus sebesar Rp23 miliar lebih.

"Sedangkan pendapat lain-lain daerah yang sah adalah sebesar Rp2 miliar berupa insentif daerah,"sebutnya.

Untuk perbandingan Dana Belanja Daerah masing-masing belanja tidak langsung sebsar Rp841 miliar, dan belanja langsung Rp1,346  triliun.        

"Dengan besaran APBD 2012 provinsi Kepri ini kita juga memperhitungkan perkiraan nilai defisit sebesar Rp311 miliar lebih,"ujar Iskandarsyah.

Pandangan Fraksi

Sebelum disahkan Fraksi Golkar dalam pandangan fraksinya menyatakan, agar pemerintah daerah dapat merealisasikan 20 persen besaran anggaran daerah untuk pendidikan, melakukan pengawasan instrnal secara insentif pada pelaksanaan anggaran, memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, serta melaksanakan pembangunan secara adil.

Sementara itu fraksi Demokrat menyoroti, adanya perbaikan persentase belanja langsung dan belanja tidak langsung, namun demikian Demokrat juga menyoroti tingginya biaya operasional yang dianggarkan pada masing-masing SKPD.

"Perlunya mendapat perhatiaan alokasi anggaran di Dinas PU, khususnya untuk perawatan dan pemeliharaan jalan,"ujarnya.

Disisi lain, Demokrat juga menyoroti pelaksanaan pembangunan Dompak yang hingga kinibelum rampung, serta keberadaan BUMD dan PT Pembangunan Kepri yang terkesan membebani APBD semata. Tak ketinggalan, Gubernur juga diminta menerbitkan Surat Keputusan tentang biaya perjalanan dinas bagi pejabat daerah dan anggota DPRD. 

Kendati dengan sejumlah catatan, namun pada intinya, seluruh Fraksi di DPRD Provinsi Kepri menyatakan setuju disahkanya APBD Kepri 2012 tersebut.

Sementara itu Gubernur Provinsi Kepri HM Sani saat ditanya mengenai tanggapanya terhadap sejumlah masukan Fraksi dalam APBD Kepri itu, menyatakan, kalau pihaknya menjadikan hal tersebut sebagai masukan, dan akan menjadi perhatiaan pemerintah daerah dalam perbaikan di masa yang akan datang.

"Kita tidak alergi dengan kritik dan catatan-catatan DPRD, dan hal itu akan menjadi masukan, termasuk dalam pengalokasiaan sebesar 20 Persen, tahun ini, kita sudah menganggarkan Rp400 milyar lebih APBD Kepri untuk Pendidikan,"ujarnya.