BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Fraksi PPP DPR RI Reni Marlinawati menilai stabilitas politik nasional di tahun 2017 ini terbangun dengan baik, dan itu tidak terlepas dari keteranpilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengonsolidasikan kekuatan politik.

"Dampak dari stabilitas politik itu adalah berjalannya program pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Bagi PPP ini sangat penting karena stabilitas politik menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemerintah," tegas Reni di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Dalam Refleksi Akhir Tahun 2017 ini, Reni Marlinawati didampingi anggota FPPP DPR Irgan Chairil Mahfid, dan Joko Purwanto, dan Sekjen PPP Arsul Sani.

Selain itu relasi antara DPR dengan pemerintah juga berlangsung baik. Dimana pembahasan program kerja pemerintah, seperti anggaran, legislasi, dan pengawasan juga berjalan dinamis.

"Sikap saling menghormati antar lembaga berjalan baik. Tapi, kalau ada kesan DPR menjadi setempel pemerintah adalah sebagai anggapan yang salah, karena DPR konsisten menjalankan proses check and balances sebagaimana amanat konstitusi," ujarnya.

Hanya saja parlemen selama ini mengedepankan semangat konstruktif daripada mengedepankan kegaduhan politik. “Justru situasi ini yang menjadi penyebab suasana politik setahun terakhir ini berjalan stabil,” tambah Reni.

Demikian pula politik luar negeri Indonesia kata Reni, telah dijalankan pemerintah dengan baik. Terakhir terkait Yerussalem Palestina. Bersama negara-negara OKI, DK PBB, dan forum internasional lainnya Indonesia dengan tegas menolak Yerussalem sebagai ibukota Israel.

Selain itu menurut Reni, pemeirntah berhasil melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar terkait dengan pengusiran dan pembantaian kaum muslim Rohingya.

Namun, masih perlu kewaspadaan terhadap keamanan di dalam negeri menyusul penyanderaan terhadap warga Mimika, Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan melakukan pendekatan persuasif atau shop power, yang berhasil diatasi aparat TNI dan Polri.

Selain itu soal terorisme dan radikalisme, FPPP menilai tembak di tempat tidak menyelesaikan masalah, sehingga harus dilakukan secara persuasif dengan melibatkan masyarakat.

"Lembaga pendidikan dan institusi penegak hukum sebagai upaya pencegahan dini terhadap radikalisme dan terorisme tersebut," pungkasnya.

Editor: Surya