BATAMTODAY.COM, Batam - Pertumbuhan perekonomian di Indonesia khususnya Batam tidak lepas dari dunia usaha. Galangan kapal dan kawasan industri yang ada selalu menopang perekonomian masyarakat, khususnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

Namun nasib dunia usaha saat ini tengah terpuruk, pertumbuhan perekonomian di Kepri dan Batam merosot jauh dibandingkan daerah Kabupaten/kota lainya. Menanggapi hal itu Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Sanny Iskandar, melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (13/12/2017) siang.

"Kami selalu mendengar dan komunikasi tentang apa saja permasalahan yang ada di daerah terkait dengan pengembangan kawasan industri. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 142 tahun 2015, setiap daerah wajib menyediakan kawasan industri. Sehingga para investor yang akan masuk ke Indonesia akan lebih mudah, tanpa harus mencari lahan dan memikirkan dukungan infrastruktur lainya seperti listrik atau suplai air bersih," ujar Sanny Iskandar usai bertemu Kepala BP Batam.

Sanny, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kawasan Ekonomi itu  mempertanyakan kelanjutan dan penyelesaian permasalahan kebijakan dualisme antara BP Batam dan Pemerinta Kota (Pemko) Batam.

"Pengurusan izin seharusnya 1 pintu saja. Kalau BP ya BP saja. Kami melihat memang sudah ada upaya Kepala BP Batam, Lukita, untuk pengaturan dan memisahkan kebijakan. Itu lah yang diharapkan pengusaha," ujarnya.

Sebab menurutnya, Himpunan Kawasan Industri sangat membutuhkan iklim usaha yang kondusif dalam menciptakan pertumbuhan perekonomian yang baik. Untuk itu pemerintah seharusnya menjaga stabilitas negara agar tercipta iklim yang kondusif bagi para pelaku usaha.

Namun yang terjadi saat ini, banyak kebijakan pemerintah dilakukan peninjauan ulang. Artinya kebijakan pemerintah tidak ada kepastian hukum bagi pelaku dunia usaha. Hal ini yang memperburuk perekonomian Indonesia.

"Pemerintah jangan memberikan iming-iming kepada investor yang baru agar masuk, dengan cara membuat kebijakan baru. Sementara kebijakan lama ditinjau ulang. Ini kan tidak memberikan kepastian hukum kepada investor lama," ujarnya.

Salah satu contoh, kebijakan pemerintah yang dilakukan peninjauan ulang atau dibatalkan. Yaitu dari berbagai Kementerian terhadap permasalahan lahan gambut yang sudah dialokasikan ke investor.

Dia berharap, pemerintah harus konsisten dalam mengambil kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan. Harus diperhatikan sektor yang lain sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan kembali, karena ini sangat merugikan para investor dan secara tidak langsung akan menghambat para pengusaha yang ingin investasi di Inodnesia.

"Kebijakan-kebijakan harus konsisten, pemerintah harus menjaga dan menciptakan iklim yang kondusif. Jangan ada kebijakan baru yang merugikan pengusaha lama. Karena dunia usaha butuh iklim usaha kondusif," pungkasnya lagi.

Editor: Udin