Pertamina Lempar Tanggung Jawab

BINTAN, batamtpday - Tidak adanya regulasi dalam pembatasan BBM dari Pertamina dan pemerintah kabupaten Bintan,membuat sejumlah SPBU di Bintan leluasa melakukan pengisiaan BBM bersubsidi dari SPBU ke sejumlah armada industri pertambangan bauksit di Bintan dan Tanjungpinang. Akibatnya, selain menimbulkan kelangkaan BBM bersubsidi di setiap SPBU Bintan, juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat lainnya.

Hal itu terlihat di SPBU Sinar Bintan Km.16 Jalan Tanjunguban-Bintan. Selain membuat kemacetan akibat panjangnya antrian, sejumlah pengemudi kendaraan pick-up juga mengaku sangat kecewa dengan diperbolehkanya sejumlah dump truck milik perusahaan bauksit itu melakukan pengisian secara bebas di SPBU.

“Harusnya mereka sudah memiliki DO sendiri dari Pertamina, gara-gara mereka juga ngisi di sini, kami sering tidak kebagian BBM, karena jam 12.00 WIB, solar di SPBU ini, sudah habis,” ujar Kirman, salah seorang pengemudi kendaraan pengangkut sayur di Bintan.

Hal itu juga diakui Susanto pengawas SPBU di Batu (Km) 16 jalan Uban, dalam satu hari jatah rutin SPBU-nya hanya 10.000 kilo liter bensin dan 10.000 kilo liter solar dari Pertamina setiap hari Senin sampai Jumat.

“Kalau mobil dump truck ini sudah mengisi, otomatis sekitar pukul 14.00 Wib solar sudah habis, dan terpaksa menunggu  pada pasokan berikutnya,” kata Susanto.

Susanto juga mengakui, kalau hal ini memang membuat para pengendara resah dibuatnya, namun dirinya tidak berani melarang, akibat tidak adanya regulasi yang tegas dikeluarkan oleh Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Bintan.

“Tapi kalau pada hari Sabtu dan Minggu masih mendingan jatah solar kita ditambah Pertamina sampai 20.000 kilo liter sehari demikian juga dengan premium,” ujarnya.  

Menanggapai hal ini, pengawas pemasaran PT Pertamina Batam untuk wilayah Kepulauan Riau, Desky yang dikonfrimasi wartawan dengan maraknya armada industri melakukan pengisian di sejumlah SPBU ini, justru melempar tanggung jawab dan permasalah distribusi BBM bersubsidi itu ke Pemkab Bintan selaku regulator.

“Harunya,Pemkab Bintan sebagai regulator harus mengeluarkan aturan kebijakan dalam membatasi distribusi BBM bersubsidi ke armada industeri, sebagaimana dilakukan di Batam dan Tanjungpinang,” ujarnya Sabtu,(10/12/2011).

Desky juga menyebutkan, untuk keperluan usaha pertambangan atau industri maupun usaha besar lainnya, harus menggunakan solar non subsidi dengan harga Rp8.850 per liter atau premium/pertamax Rp9.500 per liter. Pertamina tambah Desky, salama ini, telah berupaya agar ketersediaan BBM di daerah itu selalu mencukupi sesuai dengan kuota yang diminta.

Di tempat terpisah, Bupati Bintan Ansar Ahmad dan Kabag Perekonomiannya Bintan Ari Satrya Dharma yang berusaha dikonfirmasi terkait dengan mengalirnya BBM bersubsidi ke sejumlah armada perusahaan bauksit ini, hingga berita ini diturunkan, belum dapat memberikan keterangan.

Tanjungpinang Keluarkan Regulasi

Sementara itu, mengantisipasi kelangkaan dan pengisian BBM ke sejumlah armada industri di Tanjungpinang, Wali Kota Tanjungpinang beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan regulasi larangan bagi SPBU untuk melakukan penjualan BBM bersubsidi kepada kendaraan industri terhitung sejak Rabu (9/11/2011) lalu.

Dalam surat edarannya ke seluruh SPBU di Tanjungpinang, Suryatati A.Manan juga membatasi pengisian BBM bersubsidi kepada kendaraan umum dan pribadi, roda empat hanya diperbolehkan maksimal 30 liter per hari serta roda enam 40 liter. Usaha kecil, perikanan atau pelayanan umum turut diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi, tetapi harus mendapat verifikasi dari aparat teknis dinas terkait.

Setelah dilarang di Tanjungpinang, akhirnya dump truck pertambangan bauksit lari ke SPBU di Bintan (masih satu daratan dengan Kota Tanjungpinang), sehingga beberapa SPBU sering kehabisan BBM pada setiap hari sebelum waktunya.