Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Peringati Hari Anti Korupsi, Demo Kelompok Cipayung Tak Ditanggapi
Oleh : Ocep/Dodo
Jum'at | 09-12-2011 | 12:24 WIB
demo-dprd-anti-korupsi.gif Honda-Batam

Para mahasiswa saat menggelar orasi di Kantor DPRD Batam, memperingati Hari Anti Korupsi se-dunia. (Foto: Irwan Hirzal).

BATAM, batamtoday - Mungkin sudah lupa atau sepele dengan jumlah massa pendemo, Pemerintah Kota Batam lagi-lagi tidak menghiraukan kedatangan pendemo meskipun kali ini berasal dari organisasi kemahasiswaan (ormawa).

 

Sekitar 30 orang mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kelompok Cipayung seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Batam berdemontrasi ke Kantor Wali Kota Batam sekitar pukul 10.50 WIB, Jumat (9/12/2011).

Mereka berdemonstrasi memperingati Hari Anti Korupsi yang jatuh pada 9 Desember.

Sebelum mendatangi Kantor Wali Kota, para demonstran berunjuk rasa di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam selama sekitar 30 menit.

Di Kantor Wali Kota, mereka berdemo kurang lebih selama itu juga dan kemudian demo dilanjutkan ke Kantor DPRD dan Kejari Batam.

Sepanjang para demonstran berunjuk rasa di keempat lokasi itu, mereka tidak pernah ditemui oleh pimpinan institusi-institusi tersebut ataupun yang mewakilinya.

Akibat tidak dihiraukan, sejumlah demonstran melontarkan kekecewannya dengan cacian dan makian yang ditujukan ke Wali Kota Batam Ahmad Dahlan.

"Selamat tinggal Wali Kota pecundang," ketus salah seorang pendemo sebelum meninggalkan Kantor Wali Kota Batam.

Entah sudah melupakan rusuh massa yang sempat terjadi belum lama ini oleh demo buruh atau sepele dengan jumlah massa. Dari pantauan batamtoday, memang tidak terlihat perhatian yang ditunjukkan oleh keempat institusi itu kepada aksi demonstrasi.

Perhatian hanya diberikan dalam bentuk pengamanan dimana puluhan personil Satpol PP dan polisi terlihat menghadang barisan pendemo di depan pintu masuk Kantor Wali Kota dan DPRD Batam, sepanjang demo berlangsung.

Padahal banyak pihak menilai rusuh massa yang terjadi dalam aksi buruh terkait penetapan upah minimum beberapa waktu lalu, besar dipengaruhi oleh kurangnya respon yang diberikan oleh pihak-pihak terkait, khususnya Pemko Batam.