BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan pihaknya hampir menyelesaikan proses pengerjaan lapas keamanan tertinggi (high-security) di Pulau Nusakambangan, Cilacap, yang disiapkan untuk narapidana dengan tingkat kejahatan berat.

"Kami sedang bangun itu buat pengedar, bandar besar narkoba dan teroris. Kami sedang bangun yang tingkat keamanan tinggi," ujar Yasonna di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017).

"Prosesnya sedang ongoing, sudah kami bangun di Pulau Nusakambangan. Desember atau Januari akhir diprediksi selesai," ungkapnya.

Yasonna menilai penjara super-ketat ini nantinya bisa menghalangi para narapidana kejahatan berat berinteraksi dengan narapidana lain.

Yasonna sendiri mengkhawatirkan kondisi lapas konvensional yang melebihi kapasitas sehingga dikhawatirkan bisa terjadi 'transfer ilmu' kejahatan antarnarapidana.

Di tempat sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Ma'mun mengatakan, lapas super ketat ini nantinya dikhususkan untuk narapidana yang berlabel 'berisiko tinggi'.

"Intinya high-risk itu semua narapidana yang sudah dinilai berisik, menganggu keamanan dan ketertiban di lapas konvensional, semisal narapidana narkotika, terorisme. Tapi intinya di luar itu pun bisa," ujarnya.

Di lapas super ketat itu nantinya pihak Kemenkumham akan memberlakukan standar operasional (SOP) yang berbeda dari lapas konvensional, misalnya saja menempatkan narapidana di sel masing-masing agar terisolasi dari lingkungan di luar lapas.

"Ada kekhususan. Seperti, petugasnya khusus, Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus, satu orang satu sel, tidak dicampur," kata Ma'mun.

Sebelumnya Yasonna pernah mengatakan, pembangunan LP dengan tingkat keamanan tertinggi merupakan permintaan Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan.

"Waktu rapat dengan Pak Menkopolhukam ada arahan dari Bapak Presiden untuk buat sebuah kawasan yang super maximum security. Seperti di luar negeri centralized," ujar Yasonna di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (25/7).

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Gokli