BK DPRD Batam Datangi Korban Trafficking

BATAM, batamtoday - Rombongan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mendatangi Polresta Barelang untuk menemui korban trafficking menyikapi pemberitaan yang melibatkan beberapa nama anggota DPRD Batam, Rabu (7/12/2012) sekitar pukul 14.00 WIB.

Perwakilan BK DPRD Batam sebanyak empat orang ini, antara lain Panahatan Sitorus, Djoko Martono, Muhammad Musofa dan Nurlita Aslinda langsung menemui korban J dan L di unit I (Vice Control) Satreskrim Polresta Barelang. Pertemuan sendiri dilakukan tertutup dari liputan media dan berlangsung lebih kurang satu jam.

Usai melakukan pertemuan dan mendapatkan klarifikasi dari kedua korban, perwakilan dari BK DPRD Batam ini memberikan keterangan atas hasil pertemuan tersebut. Berdasarkan hasil keterangan dari korban J dan L tidak benar ada anggota DPRD yang terlibat seperti pemberitaan beberapa hari belakangan ini.

"Kedua korban mengatakan tidak ada anggota DPRD yang terlibat dalam kasus ini, kita kemari membawa gambar ke 45 anggota DPRD Batam untuk ditunjukkan ke korban mana salah satu oknum tersebut," ujar Muhammad Musofa, salah satu anggota BK DPRP Batam kepada wartawan di Polresta Barelang.

Namun perwakilan BK DPRD Batam ini masih menunggu keterangan dari satu orang korban lain, yakni korban T yang saat ini masih berada di kediamannya. Sebab statement itu keluar dari ketiga korban, salah satunya T.

"T tidak ada, dia masih di rumah. Kita masih menunggu klarifikasi dari dia," lanjut Musofa.

Musofa menambahkan, kedua korban telah mengklarifikasi pernyataan mereka yang membuat heboh di kalangan DPRD Batam selama ini. Keterangan itu keluar langsung dari mulut kedua korban.

"Tidak benar kalau mereka makan di foodcourt dan kemudian berakhir di kamar hotel dengan oknum DPRD Batam. Tapi kalau dengan oknum DPRD lain kita tidak tahu, sebab dari foto yang kita tunjukkan tidak ada salah satu dari salah satu yang membooking korban," terangnya.

Disinggung wartawan apabila benar ada oknum DPRD Batam yang terlibat, Musofa menegaskan pihaknya akan menyerahkan kasusnya ke partai pengusung untuk memproses oknum tersebut.

"Jika tidak terbukti, maka kami minta klarifikasi dari media massa yang telah memberitakan kasus tersebut sehingga tidak ada lagi preseden buruk kepada lembaga kami ini," pungkas legislator dari Partai Hanura ini.

---