BATAMTODAY.COM, Batam - BPJS Kesehatan Cabang Kota Batam mencatat sekitar Rp51,6 miliar total tunggakan dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kota Batam.

Kepala Bidang SDM dan Komunikasi Publik, Irfan Rachmadi, mengatakan bahwa tunggakan tercatat sejak tahun 2000 lalu. "Yang paling banyak tunggakan dari kepesertaan mandiri dan salah satu perserta terbanyak dari Kelas 1," ujar Irfan, Kamis (16/11/2017).

Dari total tunggakan dengan rincian Rp47,9 miliar untuk kepesertaan mandiri dan Rp3,7 miliar untuk kepesertaan di perusahaan. Dan kebanyakan faktor utama penyebab tunggakan adalah ketidakmampuan peserta JKN-KIS dalam membayarkan iuran.

"Untuk iuran pertama dibayar dan untuk selanjutnya kebanyakan masyarakat tidak membayar dan akhirnya menunggak. Tunggakannya karena iuran yang tidak mampu dibayarkan oleh peserta," ujar Irfan.

Irfan juga menyesalkan anggapan masyarakat tentang JKN-KIS, kerena dibutuhkan pada saat tertimpa kemalangan. Setelah mendapat kepesertaan, kemudian membayarkan iuran sekali, setelah itu tidak membayar pada bulan berikutnya.

"Selalu begitu polanya, dibutuhkan pada saat kemalangan baru mengurus kepesertaan. Setelah dapat, iuran selanjutnya tidak dibayarkan lagi," terangnya.

Namun, dikatakan Irfan, banyak juga peserta JKN-KIS yang menunggak dengan sebagian besar disebabkan tidak mampu.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan cabang Kota Batam, Zoni Anwar Tanjung, juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menyelesaikan persoalan tunggakan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu.

"Pemerintah Kota Batam sudah sangat aktif, hanya saja kendala masyarakat yang tidak mampu juga dapat jadi perhatian," ujar Zoni.

Zoni menjelaskan, peserta Jaminan Kesehatan Nasiona-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kota Batam mencapai 82 persen dari total jumlah penduduk Kota Batam. Tercatat pada Juli 2017, jumlah penduduk Kota Batam sebanyak 1.055.040 jiwa dengan total kepesertaan sebesar 858.860 peserta.

"Angka ini menunjukkan bahwa peserta JKN-KIS belum 100 persen yang terdaftar," terang Zoni.

Zoni menjelaskan, untuk masyarakat yang berada di pulau-pulau seperti hinterland, sudah dilakukan upaya sosialisasi kepada perangkat kecamatan dan kelurahan agar masyarakat dalam mengurus kepesertaan BPJS JKN-KIS lebih mudah, baik dalam pendaftaran maupun pembayaran iuran.

"Tahun 2019 target kita peserta JKN-KIS harus sudah 100 persen," imbuhnya.

Namun untuk mencapai taget itu, ia menyebut masih ada kendala-kendala, di antaranya masih ada masyarakat yang tidak tahu akan kegunaan JKN-KIS.

"Saya sudah mengimbau agar masyarakat yang sudah mendapatkan manfaat menjadi peserta JKN-KIS agar bisa memberitahukan kepada temannya, kalau ada keluhan silakan datang kepada kami," ujarnya.

Selain itu kendala lain yang ditemukan, Zoni menambahkan, adalah masyarakat beralasan tidak memiliki uang untuk membayar iuran kepesertaan.

"Di sinilah peran kita dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, bahwa manfaat dari kepesertaan JKN-KIS sangat banyak. Peserta JKN-KIS hanya membayar Rp25.000 per bulan, sudah ditanggung biaya operasi sebesar Rp448 juta secara gratis. Nah, kalau mengumpulkan Rp25.000 satu bulan, mau berapa tahun bisa mencapai Rp448 juta itu?" ujarnya membandingkan.

Editor: Udin