BATAMTODAY.COM, Batam - Susunan struktur organisasi RSUD Embung Fatimah Batam, yang pernah dipimpin Fadillah Ratna Dewi Malarangan (57), sebelum dijerat oleh kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) tahun 2011 yang merugikan negera sebesar Rp5.624.815.696 dan divonis 3,5 tahun penjara, hingga detik ini masih di bawah kendalinya.

Hal ganjil tersebut terpantau BATAMTODAY.COM, Berton Siregar, ketika berada di ruang mayat RSUD Embung Fatimah, Batam, Kamis (26/1/2017). BATAMTODAY.COM yang mencoba bertanya ke salah satu karyawan di bagian kamar mayat, terkait terpampangnya nama Fadillah sebagai Direktur RSUD Embung Fatimah, mengaku tidak tahu menahu, sebab takut untuk menghapus nama tersebut.

"Kita takut lah bang, siapa lah kita ini," ujarnya.

BATAMTODAY.COM yang penasaran dengan kejadian ganjil itu mencoba bertanya ke Kasubag Humas RSUD Embung Fatimah Batam, Ellin, melalui telepon. Bak Setali  Tiga Uang, wanita yang masih baru menjabat Kasubag Humas berkata sama, bahwa hingga saat ini Direktur RSUD Embung Fatimah Batam masih belum ada.

"Ya benar bang, kita tidak berani membuka atau mengganti nama beliau, sebab belum ada arahan. Mungkin dikonfirmasi ke Humas Pemko, itu mungkin lebih pas. Saya tidak berani menjawab itu dan walaupun Direktur tidak ada, pelayanan tidak ada kendala, tetap berjalan dengan baik," ujarnya.

Kepenasaran BATAMTODAY.COM masih terus berlanjut, Humas Pemko Batam, Ardy pun, dicoba dikonfirmasi, dan dia sama sekali tidak tahu dengan kejadian tersebut dan malah bertanya, "Ditempel dimana?, Bu Fadillah kan sudah gak menjabat Direktur lagi, harus dihapus lah," ujarnya.

Seperti diketahui, keputusan pengadilan sudah memutuskan Fadillah bersalah. Keputusan  ini dibacakan oleh ‎Ketua Majelis Hakim Wahyu Prastyo SH serta didampingi oleh Hakim Anggota Yon Effri SH dan Zulfadli SH di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (7/12/2016).

Dalam putusannya, Wahyu Prastyo menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi dan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain hingga menyebabkan kerugian negara.

Sebagaimana dakwaan subsider melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

"Atas perbuatannya yang telah terbukti di persidangan, kami Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman‎ 3 tahun dan 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp50 juta Subsider 1 tahun kurungan," ujar Wahyu kala itu.

Sementara itu, terdakwa tidak dibebankan uang pengganti karena uang pengganti sebesar Rp5.624.815.696‎ dibebankan kepada tersangka Fransiska Ida Sofiya Prayitno (DPO) sebagai Direktur PT Masmo Masjaya, selaku pemenang lelang pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) tahun 2011 pada RS Embung Fatimah Kota Batam.

"Sedangkan untuk barang bukti yang dihadirkan selama persidangan, seluruhnya dikembalikan kepada penyidik sebagai alat bukti untuk terdakwa Fransiska Ida Sofiya Prayitno (DPO) dan untuk barang bukti uang tunai senilai Rp100 juta, Rp18 juta, Rp20 juta dan Rp60 juta ‎disita untuk negara," kata Wahyu.

Putusan ini lebih ringan 1,5 tahun dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman  5 tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta subsider 1 tahun kurungan.
‎
Editor: Udin