Buruh dan Pengusaha di Batam Ancam Mogok Bersama Tolak UWTO
Oleh : Gokli Nainggolan
Senin | 31-10-2016 | 12:10 WIB
tolak-uwto-spanduk1.jpg

BATAMTODAY.COM, Batam - Penolakam atas kenaikan tarif UWTO terus saja bergulir dan jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Batam. Bahkan, buruh dan pengusaha mengancam melakukan aksi mogok bersama sebagai bentuk penolakan atas kebijakan yang dinilai memberatkan dunia investasi di Batam itu.

"Buruh dan pengusaha berencana melakukan aksi mogok bersama," kata Syaiful Bandri, Koordinator Aliansi Rakyat Batam Tolak UWTO, kepada BATAMTODAY.COM, Senin (31/10/2016).

Ia juga mengatakan, PMK nomor 148/PMK.05/2016 dan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam nomor 19 tahun 2016 akan berimbas pada merosotnya pertumbuhan ekonomi dan memicu kenaikan biaya investasi dan biaya hidup di Batam.

"Kenaikan tarif UWTO berdampak buruk terhadap kelangsungan investasi," tegasnya.

sebelumnya, Kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sesuai PMK nomor 148/PMK.05/2016 dan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam nomor 19 tahun 2016, memicu gejolak baru di Batam. Reaksi penolakan kian menguat, baik dari Pengusaha, masyarakat maupun kaum pekerja atau buruh.

Baca: Hapus UWTO, atau Bubarkan BP Batam

Kenaikan tarif UWTO yang mencapai 10 -25 persen itu diyakini akan berdampak buruk terhadap kelangsungan investasi. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi bakal merosot, daya saing berkurang dan daya beli masyarakat menurun.

"Kenaikan tarif UWTO ini akan memincu kenaikan biaya investasi dan biaya hidup di Batam. Masyarakat bakal menderita dan sengsara," kata Syaiful Bandri, Koordinator Aliansi Rakyat Batam Tolak UWTO, Minggu (30/10/2016) malam.

Aliansi Rakyat Batam Tolak UWTO yang teridiri dari pemuda, mahasiswa, buruh dan pengusaha itu, kata Syaiful akan bersatu menuntut agar UWTO dihapuskan. Pasalnya, kebijakan soal UWTO tidak berpihak kepada hajat hidup orang banyak dan merupakan bentuk orogansi Pemerintah pusat di Batam.

"Hapuskan UWTO atau bubarkan BP Batam. Kebijakan soal UWTO jelas-jelas meresahkan," ujar Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kepri, itu.

Ia juga mendukung adanya rencana pedagang dan pemilik toko di bilangan Nagoya melakukan aksi mogok selama tiga hari menolak kenaikan UWTO.

"Kami juga mendukung rencana pengusaha di daerah Nagoya yang akan menutup toko selama tiga hari, menolak UWTO," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua SPSI Batam, Daniel. Ia menilai kenaikan tarif UWTO akan menyengsarakan buruh.

Massa SPSI, kata Daniel, dalam waktu dekat akan turun menyuarakan penghapusan UWTO. Saat ini, pihaknya sedang melakukan konsolidasi internal, menyikapi imbas kenaikan tarif UWTO di Batam.

"Kami siap turun ke jalan dalam jumlah yang cukup besar menentang UWTO," tegasnya.

Editor: Yudha