Ketua SPSI Kepri Dukung Aksi Demo Tolak UWTO

Hapus UWTO, atau Bubarkan BP Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sesuai PMK nomor 148/PMK.05/2016 dan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam nomor 19 tahun 2016, memicu gejolak baru di Batam. Reaksi penolakan kian menguat, baik dari pengusaha, masyarakat maupun kaum pekerja atau buruh.

Kenaikan tarif UWTO yang mencapai 10 -25 persen itu diyakini akan berdampak buruk terhadap kelangsungan investasi di Batam. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi bakal merosot, daya saing berkurang dan daya beli masyarakat menurun.

"Kenaikan tarif UWTO ini akan memincu kenaikan biaya investasi dan biaya hidup di Batam. Masyarakat bakal menderita dan sengsara," kata Syaiful Badri, Koordinator Aliansi Rakyat Batam Tolak UWTO, Minggu (30/10/2016) malam.

Aliansi Rakyat Batam Tolak UWTO yang teridiri dari pemuda, mahasiswa, buruh dan pengusaha itu, kata Syaiful, akan bersatu menuntut agar UWTO dihapuskan. Pasalnya, kebijakan soal UWTO tidak berpihak kepada hajat hidup orang banyak dan merupakan bentuk orogansi pemerintah pusat di Batam.

"Hapuskan UWTO atau bubarkan BP Batam. Kebijakan soal UWTO jelas-jelas meresahkan," ujar Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kepri, itu.

Syaiful berujar, jika UWTO yang meresahkan itu tak segera dihapuskan, buruh dan pengusaha berencana melakukan aksi mogok bersama. Ia juga mendukung adanya rencana pedagang dan pemilik toko di bilangan Nagoya melakukan aksi mogok selama tiga hari menolak kenaikan UWTO.

"Kami juga mendukung rencana pengusaha di daerah Nagoya yang akan menutup toko selama tiga hari, menolak UWTO," katanya.

• Baca: Perlawanan Nagoya Itu Sudah Dimulai

Hal yang sama juga disampaikan Ketua SPSI Batam, Daniel. Ia menilai kenaikan tarif UWTO akan menyengsarakan buruh.

Massa SPSI, kata Daniel, dalam waktu dekat akan turun menyuarakan penghapusan UWTO. Saat ini, pihaknya sedang melakukan konsolidasi internal, menyikapi imbas kenaikan tarif UWTO di Batam.

"Kami siap turun ke jalan dalam jumlah yang cukup besar menentang UWTO," tegasnya.

Editor: Dardani

---