Aksi Masyarakat Batam Menolak Kenaikan UWTO

Perlawanan Nagoya Itu Sudah Dimulai

HANYA selang tidak lebih dari tiga hari, sejak beredarnya seruan dari kelompok yang menamakan "Tim Tolak UWTO", ratusan spanduk "Tolak UWTO" sudah terpasang rapi di depan toko-toko di Kawasan Nagoya Batam. Apakah perlawanan Nagoya ini sudah dimulai? Berikut liputan wartawan BATAMTODAY.COM, Irwan Hirzal.

Minggu, 30 Oktober 2016, malam baru saja menyelimuti kawasan perdagangan dan bisnis Kota Batam, Nagoya. Tidak ada yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kecuali, pemandangan di depan sepanjang pertokoan dan hotel di sana.

Hampir di depan semua toko terpasang spanduk ukuran sekitar 1x0,4 M berisi pesan singkat dan tegas : Tolak UWTO! Tak hanya di depan toko, spanduk mini tersebut juga terpasang di pagar Hotel Planet Jodoh Batam.

Baca: Buruh Batam Siap Dukung Aksi "Melayu Melawan"

Memang, dalam brosur selebaran "Tim Tolak UWTO" yang disebar melalui jaringan media sosial dan grup WA itu, perlawanan dimulai dari hari ini, Senin, 31 Oktober 2016. Yaitu, dengan memasang spanduk "Tolak UWTO" di depan toko-toko.

Jika "perlawanan diam" ini tidak direspon positif oleh para pejabat Badan Pengusahaan (BP) Batam, maka perlawanan selanjutkan akan ditingkatkan ke level kedua. Yaitu, aksi "Tutup Usaha" selama tiga hari, dari tanggal 7-9 November 2016 mendatang.

Baca: Tolak Keberadaan UWTO, "Melayu Melawan" Kerahkan 1.000 Massa

Meskipun dalam brosur "Tolak UWTO" itu menyebut etnis Thionghoa sebagai pihak yang menyatakan sikap. Namun, sejumlah tokoh di PSMTI (Persatuan Sosial Marga Thionghoa Indonesia) Batam yang dihubungi BATAMTODAY.COM, mengaku tidak tahu dengan asal usul selebaran tersebut.

"Wah, saya tidak tahu. Baru tahu dari abang ini," ujar salah seorang tokoh PSMTI Batam itu.

Sebenarnya, penolakan terhadap kenaikan UWTO tidak hanya disuarakan etnis tertentu saja, tetapi seluruh masyarakat Kepulauan Riau (Kepri), khususnya Batam. Mereka tidak hanya menolak kenaikan UWTO, bahkan meminta untuk dihapuskan.

Baca: PMII Batam Dukung Aksi Demo "Melayu Melawan"

Apalagi, empat anggota DPD RI asal Provnsi Kepri telah menyatakan menolak kenaikan UWTO. Sikap tersebut, telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Darmi Nasution dengan tembusan Presiden Joko Widodo.

Karena, kenaikan UWTO, harusnya dibicarkan dengan perwakilan publik karena hal ini menyangkut pajak, meskipun masuk ke dalam PNBP.

"Kita menolak karena pelayanan publik di BP Batam masih buruk dan bermasalah. Gubernur (Gubernur Kepri Nurdin Basirun, red) saja meminta untuk ditunda. Kenaikan UWTO itu harusnya dibicarakan dengan perwakilan publik, karena ini semacam pajak, meskipun PNBP," ujar anggota DPD RI asal Kepri, Haripinto kepada BATAMTODA.COM.

Baca: BP Batam Siap Menampung Aspirasi dari Pendemo "Melayu Melawan"

Bahkan, Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga sudah melaporkan "ulah" para pejabat BP Batam itu ke Presiden Jokowi. Karena kebijakan para pejabat baru BP Batam cenderung menabrak "tata krama" tata kelola pemerintahan. Misalnya, tidak melibatkan Gubernur Kepri, Walikota Batam, DPRD Batam dan stakeholder lainnya di Batam. Mereka maju sendiri, mengurus Batam ini.

Terlepas dari pihak mana yang menyebarkan brosur seruan penolakan kenaikan UWTO tersebut, faktanya saat ini ratusan spanduk sudah terpasang rapi di hampir semua titik strategis Nagoya Batam.

Apakah ini berarti, perlawanan Nagoya telah dimulai?

Editor: Dardani

---